Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Kubu HRS-FPI Teriakkan Keadilan!

Kerumunan Saat Jokowi di NTT, Kubu HRS-FPI Teriakkan Keadilan! Kredit Foto: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR

Sejak kemarin hingga hari ini beredar viral video yang menunjukkan kegiatan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa (23/3) ini. Dalam video tersebut terlihat kerumunan warga yang menyemut di sekitar iring-iringan mobil Presiden Jokowi.

Masyarakat setempat ramai melambaikan tangan ke arah presiden. Jokowi pun merespons sambutan warga dengan membuka atap mobilnya, kemudian membalas lambaian tangan ke arah masyarakat. Terlihat juga presiden melemparkan cenderamata ke arah kerumunan warga.

Kejadian tersebut dinilai berpotensi melanggar protokol kesehatan karena justru menimbulkan kerumunan. Apalagi jumlah massa yang berkerumun terlihat cukup masif dan tanpa ada jeda jarak antarwarga.

Baca Juga: Penjelasan Istana soal Viralnya Video Jokowi Disambut Ratusan Orang saat Pandemi

Eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), Munarman mengatakan, aparat penegak hukum harus mengusut peristiwa kerumunan di tengah pandemi Covid-19 yang dihadiri Presiden Jokowi di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Ini kasus kerumunan bersifat delik umum. Silakan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada Habib Rizieq Shihab (HRS), monggo. Masyarakat Indonesia menunggu keadilan tersebut," katanya saat dihubungi Republika, Rabu (24/2).

Kemudian, ia melanjutkan masyarakat Indonesia rindu dan ingin sekali hukum ditegakkan terhadap semua orang yang melanggar protokol kesehatan (prokes) sebagai pelaksanaan dari negara hukum yang berkeadilan dan beradab. Ia menambahkan, masyarakat Indonesia pasti mendukung aparat penegak hukum untuk bersikap sama tanpa pandang bulu.

"Jangan lupa, ada pemberian hadiah dalam kegiatan tersebut yang merupakan unsur penghasutan untuk supaya massa hadir dalam kerumunan yang hal tersebut adalah pelanggaran prokes. Jadi bisa dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan itu," kata dia.

Ia berharap aparat penegakkan hukum bisa berlaku adil kepada siapapun yang memang melanggar aturan yang dibuat salah satunya prokes.

"Makanya, masyarakat Indonesia saat ini menanti keadilan atas perlakuan yang sama dimuka hukum agar sesuai dengan Pancasila dalam menyelenggaran negara yang kami cintai ini," kata dia. 

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terkini