Ngeri! Pedemo Anti-kudeta di Yangon Jadi Sasaran Amukan Pendukung Junta Militer

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Inggris mengatakan hendak memberikan sanksi kepada enam tokoh militer lainnya, menambah 19 yang terdaftar sebelumnya dan termasuk Min Aung Hlaing.

Kementerian Perdagangan Inggris akan bekerja memastikan bisnis Inggris tidak berurusan dengan perusahaan milik militer Myanmar.

“Paket tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban, dan pihak berwenang harus menyerahkan kembali kendali kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat Myanmar,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Inggris Dominic Raab.

Kelompok hak asasi mengatakan hingga Rabu (24/2/2021), sebanyak 728 orang telah ditangkap, dituntut atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan protes pro-demokrasi.

Militer mengatakan penggulingan pemerintahan sesuai dengan konstitusi setelah gugatan kecurangan pemilu 8 November, yang dilakukan partai Suu Kyi, telah diabaikan. Komisi pemilu mengatakan tak ada kecurangan pemilu.