Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dorong Pariwisata, Uni Eropa Ngide Ciptakan Kartu Vaksinasi Covid-19

Dorong Pariwisata, Uni Eropa Ngide Ciptakan Kartu Vaksinasi Covid-19 Kredit Foto: Reuters/Francois Lenoir

Tetapi pembebasan perjalanan dengan mengandalkan sertifikat vaksin juga akan menimbulkan pertanyaan hukum, kata para pejabat. Mereka yang berada dalam urutan terakhir dalam antrean vaksinasi dapat berpendapat bahwa kebebasan bergerak mereka dibatasi secara tidak adil oleh antrian yang memakan waktu hingga berbulan lamanya.

Hingga kini, baru 4% dari 450 juta orang penduduk UE yang telah menerima setidaknya satu kali suntikan vaksinasi, menurut penghitungan angka resmi AFP. Sedangkan jumlah penduduk yang telah menerima vaksinasi lengkap sebanyak dua suntikan hanya dua persen.

Lambannya pemberian vaksin ini karena UE bergantung pada vaksin dari produsen obat AstraZeneca. UE berharap pasokan vaksin akan melonjak mulai April karena Pfizer/BioNTech dan Moderna meningkatkan produksi. Vaksin produksi Johnson & Johnson juga kemungkinan disetujui pada pertengahan Maret.

Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan kepada harian regional Jerman Augsburger Allgemeine bahwa UE memeiliki target untuk menvaksinasi 70% orang dewasa pada pertengahan September 2021.

Penolakan dari Prancis dan Jerman

Pejabat UE juga menunjukkan belum adanya panduan dari WHO dan otoritas kesehatan UE apakah orang yang telah menerima dua suntikan vaksin Covid-19 masih dapat membawa virus corona dan menginfeksi orang lain, bahkan jika dirinya sendiri tidak lagi rentan terinveksi.

Juga masih belum jelas apakah orang yang telah terinfeksi virus corona dan sembuh juga harus mendapatkan sertifikat, dan jika demikian, untuk berapa lama mereka akan tetap kebal terhadap virus tersebut.

"Masih banyak hal yang tidak kita ketahui," kata seorang pejabat senior dari salah satu negara UE. "Kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai kesepakatan."

Perancis dan Jerman termasuk di antara negara yang menentang pemberian sertifikat atau paspor vaksin Covid-19. Kekhawatiran utamanya adalah terjadinya segregasi anatara mereka yang telah divaksin dan mayoritas yang belum menerimanya.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: