Webinar INACID/KNI-ID, Menteri Basuki: Semoga Bisa Beri Solusi Tantangan Pengembangan Food Estate

Webinar INACID/KNI-ID, Menteri Basuki: Semoga Bisa Beri Solusi Tantangan Pengembangan Food Estate Kredit Foto: PUPR

Di tengah pandemi Covid-19, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mencapai target pembangunan infrastruktur guna membantu pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui peningkatan belanja negara. Salah satu pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan selama masa pandemi adalah pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan (food estate).

Dalam Webinar Indonesian National Committee On Irrigation And Drainage (INACID)/Komite Nasional Indonesia untuk Irigasi dan Drainase (KNI-ID), Sabtu (27/2/2021), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa dari sisi pemenuhan kebutuhan pangan, Food and Agriculture Organization (FAO) telah mengeluarkan peringatan akan terjadinya krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

Baca Juga: Kementerian PUPR Selesaikan 45,47 Km Peningkatan Jalan di DPSP Manado-Bitung-Likupang

"Menghadapi tantangan ini, Kementerian PUPR melaksanakan pengembangan dan pengelolaan food estate berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19," jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dikatakan Menteri Basuki, saat ini Kementerian PUPR tengah mengembangkan food estate seluas 165.000 ha di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping itu, telah diprogramkan kegiatan pengembangan food estate di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.

Menteri Basuki mengatakan, food estate merupakan arahan Presiden Joko Widodo sebagai prioritas untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui ketahanan pangan nasional. Dalam pengembangannya, tentu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Secara garis besar, tantangan tersebut meliputi tata kelola air, ekonomi masyarakat, lingkungan, kelembagaan, dan pembiayaan.

Dijelaskannya lebih lanjut, di Kalimantan Tengah, PUPR merevitalisasi lahan eks-PLG yang bukan lahan gambut, melainkan alluvial seluas 165.000 ha. Itu semua butuh tata kelola air yang sangat detail dan akurat. Di sini, lanjutnya, PUPR memprioritaskan penanganan drainase sehingga lahan tidak tergenang dan bisa ditanami.

"Sementara, di Sumatera Utara dan NTT yang merupakan lahan kering kita fokuskan ke irigasinya menggunakan gun sprinkler. Dibutuhkan pemikiran dan kolaborasi dari berbagai sektor untuk mendapat solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan di lapangan," ujar Menteri Basuki.

Menteri Basuki berharap, melalui webinar ini dapat menjaring pemikiran dan merumuskan solusi untuk tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada pengembangan food estate di berbagai wilayah.

"Pembicara dan peserta dalam webinar yang berasal dari berbagai kalangan diharapkan dapat mencari solusi yang terbaik atas tantangan mewujudkan pengembangan dan pengelolaan food estate yang berkelanjutan untuk dilaksanakan di lapangan secara cepat dan akurat mengingat target pelaksanaan food estate hanya 2 tahun. Semoga rumusan rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pemerintah dalam menyukseskan pengembangan food estate yang berkelanjutan," tambahnya.

Di samping webinar, akan dilaksanakan Kongres KNI-ID 2021 pada hari Minggu, 28 Februari 2021. Menteri Basuki berharap, pengurus dan anggota dapat memilih ketua yang mampu membawa KNI-ID menjadi organisasi yang profesional dalam menghadapi tantangan pengelolaan dan pembangunan irigasi dan drainase di Indonesia.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini