Pemecatan Kader Demokrat Penggagas GPK, Pengamat sebut Bentuk Ketegasan

Sementara pengamat politik dari UNJ dan Cahyo Seftyono, dosen Universitas Negeri Semarang menilai keputusan AHY tak mengejutkan karena gerakan pengambilalihan kepemimpinan (GPK) Partai Demokrat sudah terlihat sistematis.

"Sudah terlihat sejak mengumumkan upaya pengambilalihan kepemimpinan ini tanggal 1 Februari lalu, AHY sebagai Ketum tidak ragu-ragu mengambil tindakan tegas. Mungkin AHY hanya butuh waktu agar penyelidikan internal bisa tuntas dan para kader yang terbukti bersalah bisa diproses sesuai mekanisme partai” jelasnya.

Tetapi Ubedilah dan Cahyo secara terpisah menyarankan agar jangan terlalu fokus pada soal pemecatan.

“Ini soal internal partai yang biasa, ini juga laboratorium yang sangat berharga bagi AHY dan politisi Demokrat lainya, jalani saja dengan tenang dan matang, apalagi sudah ketemu celahnya ” kata Ubedilah.

“Pada partai-partai lain juga pernah terjadi hal yang sama, baik yang melalui mekanisme partai maupun yang tiba-tiba muncul surat pemecatan, pasti ada dasarnya” ujar Cahyo.

Mereka mengingatkan bahwa persoalan yang lebih besar adalah bahaya laten intervensi kekuasaan pada kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Apalagi memilih jalan bersama rakyat bukan bersama penguasa.

 “Oposisi itu penting, bukan hanya agar pemerintah bekerja benar tetapi juga karena tanpa oposisi demokrasi akan melemah,” kata Ubedilah. 

“Apalagi Presiden Jokowi pernah bilang jangan meragukan komitmennya pada demokrasi. Nah ini harus dibuktikan salah satunya adalah dengan membiarkan oposisi tumbuh sehat, bebas dari ancaman intervensi, kriminalisasi atau bentuk-bentuk tekanan lainnya ” ungkap pengamat politik yang biasa dipanggil kang Ubed ini.