Senior Demokrat Bongkar 9 Fakta, SBY Siap-siap 'Sakit'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Politikus senior Partai Demokrat (PD) Jawa Barat, Yan Rizal Usman, ikut bersuara terkait konflik internal partai setelah Ketua Umum PD, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan upaya pengambilalihan paksa kepemimpinan partai sampai aksi pemecatan sejumlah kader. Ia pun mengungkap 9 fakta yang diklaimnya menyakitkan bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurutnya, isu ini konflik yang dibumbui aksi saling bersahutan melalui konferensi pers antara yang menamakan diri sebagai kelompok garis lurus, yaitu para Pendiri dan Senior Partai Demokrat versus para Pengurus belia pendatang baru di DPP Partai Demokrat semakin menambah runyam kondisi tersebut.

Yan mengaku terhormat dan bangga menjadi garda terdepan sebagai pejuang pembela marwah partai dan harga diri kader, walaupun nantinya dipecat AHY. "Hal tersebut yang melandasi membuncahnya semangat kader bergerak massif untuk menyelenggarakan KLB dalam waktu segera," kata Yan kepada wartawan, Senin (1/3/2021).

Baca Juga: Terbongkar Semuanya, SBY Kudeta Kepemimpinan Demokrat dari Anas Urbaningrum!

Lebih lanjut Yan mengaku dirinya menyampaikan 9 hal yang dipandang penting untuk diketahui publik atau seluruh masyarakan Indonesia.

"9 hal yang diyakini, dapat diketahui publik, akan menyedihkan, karena kebenaran tersebut dirasa dapat menyakitkan 'Sang Demokrat Sejati, SBY," ujarnya.

Berikut 9 kebenaran versi Yan Rizal:

1. Sesuai fakta dan sejarah SBY bukan pendiri partai, bahkan tidak terlibat sama sekali apalagi berdarah-darah, sampai pada HUT ke 2 PD di Wisma Kinasih Bogor barulah dia bergabung.

2. Janji bohong SBY pada KLB 2013, di hadapan kami para kader. SBY berjanji menjadi Ketua Umum hanya untuk menyelamatkan partai dan mengantar sampai Kongres 2015. Bahkan menghentikan langkah Marzuki Alie dan ingin lagi terpilih aklamasi pada Kongres 2015.

3. Saya menggugat SBY di pengadilan kaerna kelakuannya yang mengubah AD/ART diluar Kongres sangat merugikan. Pembentukan BPOKK di luar Kongres Surabaya tahun 2015, dengan menempatkan adik iparnya sebagai Kepala BPOKK. Ini adalah tindakan pidana, mengubah data autentik sesuai hasil kongres.

4. Buruknya lagi, SBY melakukan penarikan Upeti berupa iuran tiap bulan dari Fraksi Tk 1 dan 2 oleh DPP sesuai PO No 01 yang di ttd SBY. Ini sangat memberatkan kader. Selain itu, ada pula setoran Mahar Cakada ke DPP pada Pilkada 2020 yang tidak dibagikan ke DPD dan DPC sesuai janji untuk modal kampanye calon. Memberangus wewenang DPD dan DPC. Musda dan Muscab hanya mengusulkan 3 calon, calon pimpinan DPRD dan Fraksi dipilih dan ditetapkan DPP. Semua sangat berpotensi transaksional.