SBY Kudeta Anas? Beuh, Demokrat: Justru...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat (PD), Herzaky Mahendra Putra, membantah tudingan Jhoni Allen Marbun yang menyatakan sejarah kudeta pertama di partai berlambang bintang mercy terjadi pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih kepemimpinan Anas Urbaningrum melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali tahun 2013 lalu.

"Kalau dibilang Bapak SBY kudeta Anas, sejarah Partai Demokrat justru melindungi Anas. Permintaan DPD dan DPC agar Anas di KLB-kan justru haknya dilindungi oleh majelis tinggi waktu itu, meskipun elektabilitas Partai Demokrat turun terus waktu itu karena kasus Anas," ujar Herzaky saat dihubungi, Selasa (2/3/2021).

Baca Juga: Tak Terima AHY Disebut Tak Pernah Mendaki, Wasekjen: Demokrat Bukan Gunung

Herzaky mengatakan, karena Anas waktu itu baru diterpa isu dan belum menjadi tersangka, Majelis Tinggi Partai melakukan penyelamatan hak Anas sebagai Ketua Umum sampai akhirnya Anas sulit diselamatkan karena posisi tersangka. Menurutnya, hal itu ada dalam AD ART partai.

Herzaky memandang, jika para pelaku Gerakan Pengambil alihan PD (GPK PD) masih berencana melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) dengan menyinggung sejarah Partai di masa lalu, sudah pasti tindakan itu inkonstitusional dan ilegal.

Dia menegaskan, ikonstitusional karena KLB harus disetujui Majelis Tinggi Partai (MTP) yang saat ini SBY menjabat posisi itu dan juga Ketum PD, AHY yang juga menjadi Wakil ketua MTP.

"Masak Mas AHY mau mengkudeta diri sendiri? Lalu, ada pula syarat 2/3 dari seluruh 34 DPD dan 1/2 dari 514 DPC yang semuanya sudah menyatakan setia kepada Ketum AHY dan menolak KLB. Ilegal karena kalau ada KLB, pasti yang hadir bukan pemilik suara sah. Alias KLB Bodong ini namanya," ujarnya.

Maka itu, Herzaky mengaku pihaknya mengingatkan para mantan kader yang baru saja dipecat sebagai kader, jangan umbar pepesan kosong. Sebaiknya, waktu yang ada mereka manfaatkan buat membantu rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi dan bencana.

"Jangan buat kisruh dan rusak demokrasi kita. Kami, Partai Demokrat, sedang fokus bekerja untuk membantu rakyat terdampak Covid-19 dan bencana. Tidak perlu meladeni lagi pepesan kosong dari mantan kader yang baru saja kami pecat," tukasnya.