Sukses Bungkus Pangeran Cikeas, Pak Moeldoko Bakal Angkat Koper dari Istana?

Sebelumnya, dari hasil voting, Moeldoko menerima keputusan KLB untuk menjadi ketua umum. Namun, hal tersebut dikatakan dalam saluran telepon, Jumat (5/3) siang. 

“Meski secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya, saya ingin memastikan. Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan,” kata Moeldoko.

“Pertama, KLB ini sesuai AD/ART atau tidak?” tanyanya

“Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai ketum Partai Demokrat, serius atau tidak?” kata Moeldoko.

Kemudian, ia meminta kepastian integritas peserta KLB untuk memperjuangkan kepentingan NKRI di atas kepentingan pribadi dan golongan.

“Baik, dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum,” ucapannya.

Kemudian, ia menyebut bahwa Partai Demokrat sudah sesuai AD/ART dan konstitusional. "Setelah adanya kepastian, saya dengan sukarela ke lokasi ini walaupun macetnya luar biasa. Saya sudah sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi di KLB ini. Ada yang memilih Pak Moeldoko, Pak Marzuki Ali, inilah namanya demokrasi," ujar Moeldoko.

"Saya tidak ada memaksa saudara untuk memilih saya. Kita semua hadir dari sebuah keyakinan. Pak Marzuki Ali punya pengalaman di partai yang luar biasa, saya punya pengalaman di militer dan pemerintahan. Para senior punya filosofi dan semangat tinggi. Kalau semua kekuatan ini disatukan maka akan menggemparkan Indonesia," sambungnya.

Seabgaimana diketahui, Putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta pertolongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan MenkumHAM Yasona Laoly, untuk tidak mengeluarkan surat pengesahan hasil KLB di Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Jumat (5/30), yang resmi mengukuhkan Moeldoko sebagai Ketua Umum periode 2021-2021. 

Sebab, menurut dia, hasil KLB di Sumut tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat.  “Saya meminta kepada yang terhormat Presiden Jokowi dan Menkumham tidak mengesahkan hasil KLB Sumut karena ilegal,” ucap AHY, di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).