Serukan 'Benci Produk Asing' Eh Dinyinyirin, Lihat Nih Jokowi Balas Pake Jurus Gus Dur

Untuk industri lokal, Jokowi meminta meningkatkan kualitas. Selain itu, harga barangnya harus lebih kompetitif, pengemasannya baik, hingga desain lebih menarik. Agar sesuai dengan tren kekinian.

Saking seriusnya mengerek produk lokal, Jokowi juga meminta agar kementerian/lembaga dan perusahaan pelat merah memperbesar tingkat komponen dalam negeri (TKDN). "Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyeknya BUMN, masih memakai barang impor. Kalau itu bisa dikunci, bisa menaikkan permintaan produk dalam negeri yang tidak kecil,” pesannya.

Jika Jokowi heran, Menteri Perdagangan M Lutfi justru merasa bersalah. Sebab, dia merasa, imbauan Jokowi itu keluar akibat laporannya, yang disampaikan sebelum Rapat Kerja (Raker) Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kamis (4/3), bahwa ada praktik yang tidak adil dalam perdagangan digital (e-commerce). Atas hal itu, Lutfi meminta imbauan Jokowi itu tidak dibesar-besarkan.

Eks Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat ini menyampaikan, pelaku e-commerce yang menjual produk asing lintas negara bisa mengancam eksistensi pengusaha lokal. "Saya ingin luruskan. Ini laporan saya untuk meminta beliau buka Raker Perdagangan dua hari lalu, karena kita kehilangan UMKM karena masalah tersebut," terangnya.

Menteri BUMN Erick Thohir sudah siap mengimplementasikan imbauan Jokowi ini. Salah satu caranya, dengan merevitalisasi PT Sarinah, yang akan 100 persen menjual produk lokal. 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mencoba menganalisis kenapa Jokowi sampai menyerukan benci produk asing. Dia melihat, ada dua alasan. Pertama, karena produk lokal tidak bisa merebut hati konsumen. Kedua, karena banjirnya produk asing.

Hariyadi membenarkan, saat ini e-commerce dibanjiri produk asing, mayoritas dari China. Barang-barang itu lebih diserbu masyarakat karena dianggap lebih murah, berkualitas, dan memenuhi selera. 

Apakah imbauan Jokowi akan efektif? Kata Hariyadi, jika hanya imbauan, tidak akan efektif. "Saran saya ada dua. Produk lokal harus bisa memenuhi preferensi konsumen. Kedua, pemerintah harus menjaga level bersaingnya biar adil. Karena di e-commerce itu barang masuk suka-suka mereka saja. Bukan semata-mata menolak, tapi regulasinya harus diatur," ujarnya.

Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menganggap, pernyataan Jokowi ditujukan untuk internal pemerintah. Sebab, dia melihat, masih banyak proyek pemerintah yang menggunakan barang impor. Salah satunya baja. “Tahun 2019 saja, impor baja tembus 10 miliar dolar AS. Ini kan ajaib dan lepas kendali," beber Bhima.

Selain itu, e-commerce. Dia menganggap pemerintah tidak melakukan apa pun, bahkan terkesan membiarkan produk asing membanjiri pasar dalam negeri. 

Studi Indef memperlihatkan, produk lokal yang diperdagangkan secara online hanya 25,9 persen. Sementara, barang made in China porsinya terus meningkat. Nilainya lebih dari 30,9 persen dari total impor nonmigas.

Saran Bhima, pemerintah jangan berhenti pada imbauan. Melainkan menerbitkan kebijakan yang langsung dirasakan untuk membendung dominasi produk impor. "Misalnya pembatasan maksimum 30 persen barang impor yang boleh dijual di platform e-commerce, baik bisnis ke bisnis maupun bisnis ke konsumen. Lalu, ada pembatasan berdasarkan country of origin atau negara tempat produksi asal," pungkasnya. [MEN]