Kekacauan Memburuk, Australia Potong Semua Hubungan dengan Myanmar

Warta Ekonomi, Sydney -

Australia telah menangguhkan program kerja sama pertahanannya dengan Myanmar di tengah kekhawatiran tentang "meningkatnya kekerasan dan meningkatnya korban tewas," selama protes antikudeta di negara itu.

Penangguhan kerja sama itu diumumkan Menteri Luar Negeri Marise Payne di saat Myanmar meningkatkan tindakan kerasnya terhadap protes besar-besaran terhadap kudeta bulan lalu.

Baca Juga: Siap Gerogoti Ekonomi Negara, Para Buruh Myanmar Segera Gelar Mogok Massal

Myanmar dilanda kekacauan setelah tentara menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pejabat dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada 1 Februari dan mengambil alih pemerintahan negara itu. Kudeta telah memicu gerakan pembangkangan sipil nasional dan protes massa di mana puluhan orang terbunuh.

"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak melakukan kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne sebagaimana dilansir Al Jazeera, Senin (8/3/2021).

Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar terbatas pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.

Kerja sama itu terus berlanjut bahkan setelah penumpasan brutal di negara bagian Rakhine pada 2017, yang menyebabkan ratusan ribu orang, sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.

"Australia akhirnya mengakhiri program pelatihan yang seharusnya tidak pernah dimulai sejak awal," kata Anna Roberts, direktur eksekutif Burma Campaign yang berbasis di London, dalam sebuah pernyataan.

“Dua belas negara lagi masih terlibat dalam pelatihan dan kerja sama dengan militer Burma. Negara-negara yang memberikan pelatihan kepada militer Burma telah memihak militer, yang menembak pengunjuk rasa secara damai. Mereka tidak dapat mengklaim tidak mencampuri urusan dalam negeri Burma jika mereka membantu satu pihak. Militer yang membunuh warga sipil."

Burma Campaign mengatakan bahwa 12 negara yang masih memberikan pelatihan kepada militer Myanmar termasuk China, India, Pakistan dan Ukraina. Para pegiat menyerukan embargo senjata lengkap di negara itu.

Australia juga akan mengarahkan kebutuhan kemanusiaan segera ke sebagian besar Muslim Rohingya dan etnis minoritas lainnya, kata Payne pada Senin dan melewati badan-badan pemerintah Myanmar.

“Kami juga telah melihat program pembangunan dan dukungan pembangunan yang kami berikan dan diarahkan kembali dengan fokus mutlak pada kebutuhan mendesak dari beberapa yang paling rentan dan miskin di Myanmar yang merupakan salah satu negara termiskin di ASEAN,” Payne adalah dikutip seperti yang dikatakan oleh Australian Broadcasting Corporation.

Australia mengatakan akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat Aung San Suu Kyi, kata pihak berwenang. Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta.

Serikat buruh utama Myanmar telah menyerukan pemogokan umum mulai Senin, menyusul protes besar-besaran pada Minggu (7/3/2021). Demonstrasi tersebut memicu tanggapan yang keras dengan polisi dan pasukan keamanan menggunakan gas air mata, senjata bius, dan peluru tajam untuk membubarkan massa, menurut video yang dibagikan oleh penduduk setempat.

Tentara juga dikerahkan ke gedung-gedung umum di seluruh negeri, memicu konfrontasi, kantor berita Myanmar Now melaporkan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang melacak penangkapan, mengatakan 1.790 orang telah ditahan sejak kudeta pada 7 Maret. Sebanyak 1.472 orang masih ditahan.