Kampanye Benci Produk Asing, Indef: Impor Tas Mahal yang Seharusnya Dibenci

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, mengatakan bahwa sebaiknya pemerintah memangkas impor barang konsumtif yang bukan merupakan kebutuhan primer guna memperbaiki neraca perdagangan.

Menurutnya, hal ini lebih efektif ketimbang mengampanyekan benci produk asing yang justru melahirkan kontroversi di tataran masyarakat.

Baca Juga: Gaungkan Benci Produk Asing, Ternyata Ini Persoalan Produk Lokal Kurang Diminati

"Impor barang konsumtif inilah yang harus dibenci, seperti tas-tas mahal, jam, sepatu, atau elektronik yang upscale. Kalau mau dikurangi ya bagus, tapi kalau bahan baku, bahan penolong, atau bahan modal jangan dibenci," kata Berly dalam konferensi pers virtual bertajuk Produk Asing: Benci Tapi Rindu, Senin (8/3/2021).

Berly membeberkan, dengan tidak mengurangi impor akan bahan penolong atau bahan modal akan berdampak positif bagi kinerja industri manufaktur Tanah Air di tengah pandemi Covid-19. Menyusul adanya kesediaan bahan penolong untuk aktivitas produksi di masa kedaruratan kesehatan ini.

"Kalau bahan modal atau bahan penolong dikurangi, ya produksi industri manufaktur dalam negeri terganggu. Jadi, harus akurat kalau mau benci, impor-impor yang mana yang dibenci," katanya.

Selain itu, memangkas praktik korupsi yang masih merajalela di Tanah Air juga harus terus diupayakan pemerintah. Mengingat praktik kotor ini berpotensi untuk mengganggu kepercayaan negara mitra terkait hubungan dagang hingga menutup peluang untuk mendapatkan investasi baru.

"Kalau kita mau menjadi negara yang kuat produksi, ekonomi, dan ekspornya ya harus bagus iklim bisnis dan rendah korupsinya. Di mana, rangking persepsi korupsi ini mengganggu," kata Berly.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih merasa jengkel akibat produk luar negeri mendominasi pasar Indonesia. Padahal, dirinya selalu menekankan agar Kementerian, Lembaga, dan BUMN meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.