Ambisius, Militer Duduki Rumah Sakit sampai Universitas Tepat Sebelum Aksi Mogok Massal

Warta Ekonomi, Yangon -

Pasukan militer di Myanmar telah menduduki rumah sakit dan universitas, serta meningkatkan penggerebekan malam hari menjelang pemogokan nasional untuk memprotes kudeta militer.

Menurut laporan media lokal ini adalah langkah terbaru junta militer, yang merebut kekuasaan pada 1 Februari lalu untuk mengkonsolidasikan kontrolnya atas negara itu dalam menghadapi protes massa dan perlawanan terhadap pemerintahannya yang semakin keras.

Baca Juga: Alamak, YouTube Bekukan 5 Kanal Milik Militer Myanmar

Menurut media lokal Myanmar Now, selama akhir pekan, pasukan Myanmar terlihat menduduki rumah sakit dan universitas di Yangon dan Mandalay. Aktivis khawatir kehadiran mereka dapat menghalangi perawatan bagi pengunjuk rasa yang terluka atau memungkinkan penangkapan.

Seorang pejabat di Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) mengatakan setidaknya lima rumah sakit ditempati pada Senin (8/3/2021).

"Kami telah menerima laporan yang dapat dipercaya tentang rumah sakit yang ditempati di Myanmar hari ini, termasuk setidaknya empat rumah sakit di beberapa bagian Yangon dan setidaknya satu lainnya di Mandalay," kata James Rodehaver, kepala tim Myanmar OHCHR.

"Kegiatan seperti itu sama sekali tidak dapat diterima. Rumah sakit adalah lokasi di bawah perlindungan hukum humaniter internasional,” terangnya.

Pada Senin (8/3/2021), kelompok internasional Dokter untuk Hak Asasi Manusia mengutuk "invasi dan pendudukan rumah sakit umum dan kekerasan yang berlebihan terhadap warga sipil."

"Jika sebelumnya tidak jelas, maka sekarang sangat jelas: militer Myanmar tidak akan berhenti melanggar hak-hak rakyat Myanmar sampai komunitas internasional bertindak tegas untuk mencegah dan mempertanggungjawabkan tindakan keterlaluan ini," kata kelompok itu dalam sebuah pernyataan.

Dokter untuk Hak Asasi Manusia (HAM) mengatakan pendudukan rumah sakit oleh militer adalah "pelanggaran hukum internasional - yang hanya berfungsi untuk semakin merusak sistem perawatan kesehatan yang sudah diperangi oleh pandemi Covid-19 dan kudeta militer baru-baru ini."

"Pengepungan rumah sakit yang meluas ini menyusul beberapa hari cedera dan korban sipil yang menonjol, dan dapat ditafsirkan sebagai upaya langsung untuk menghalangi akses ke perawatan warga sipil," kata sebuah pernyataan dari Sandra Mon, dari Pusat Kesehatan Masyarakat dan Hak Asasi Manusia di Sekolah Kesehatan Masyarakat Johns Hopkins Bloomberg.

"Ini juga merupakan ancaman bagi petugas medis untuk memperingatkan mereka agar tidak merawat lebih lanjut demonstran yang terluka. Militer Myanmar memiliki impunitas meskipun mereka sengaja melakukan teror malam hari. Kita mungkin melihat peningkatan nasional dalam pembalasan militer terhadap pemrotes damai dan petugas medis pada hari-hari itu,” urainya.

Sejak kudeta, pasukan keamanan berulang kali menargetkan pekerja medis, banyak dari mereka adalah orang pertama yang memimpin gerakan pembangkangan sipil.