Kredit Foto: Antara/Akbar N Gumay
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengimbau untuk setiap provinsi agar melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.
Alasannya, PPKM sendiri bukanlah produk kebijakan eksklusif yang diterapkan di wilayah yang memang prioritas. Pemerintah terbuka bila ada provinsi lain di luar wilayah prioritas yang ingin menerapkan PPKM mikro.
Baca Juga: Menko Airlangga Sebut PPKM dan Vaksinasi Jadi Harapan Baru
"Pemerintah meminta kepada seluruh kepala daerah, daerah yang masuk di dalam instruksi Mendagri ini agar dapat mematuhi berbagai pembatasan kegiatan masyarakat sehingga kasus Covid-19 di daerahnya dapat dikendalikan dengan baik," kata Wiku dalam konferensi pers dari Graha BNPB yang disiarkan secara daring, Selasa (9/3/2021).
Pemerintah sebelumnya menerapkan PPKM Mikro untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Menyebut bahwa PPKM Mikro efektif, pemerintah kembali memperpanjang durasi PPKM Mikro.
Wilayah di mana PPKM Mikro diterapkan diperluas pemerintah ke tiga provinsi, yakni Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.
Menurut Wiku, pemberlakuan PPKM Mikro memberi dampak positif untuk menurunkan kasus positif dan mengurangi jumlah kasus aktif dengan menurunnya angka kasus positif di wilayah yang diterapkan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Bernadinus Adi Pramudita
Editor: Puri Mei Setyaningrum
