Buntut Kata Agama Dihapus Mas Menteri Habis Diceramahi Wapres: Turuti Para Ulama

Kepala Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama (NU), KH Arifin Junaidi mengaku, telah memberikan masukan kepada Nadiem dan seluruh eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 25 Januari lalu. Seperti, pentingnya penanaman ajaran dan nilai-nilai agama sesuai yang diyakini peserta didik.

“Kami juga mengusulkan penggunaan frasa merdeka belajar dikembalikan ke frasa yang diintrodusir Ki Hajar Dewantara, yakni menekankan pada pengembangan karakter bukan penekanan pada literasi numerasi,” beber Arifin.

Bagaimana sikap DPR? Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini meminta penjelasan rekan-rekannya di Komisi X DPR yang mengkritik PJPN tersebut. Mulai dari landasan hukum, sampai paradigmanya yang tidak mengacu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UUD 1945.

“Akhirnya di Komisi X hanya diakui sebagai pra konsep dan bukan peta jalan pendidikan,” terang Jazuli.

Dia menegaskan, menurut UUD 1945 Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945, pendidikan Indonesia memprioritaskan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagai pondasi kecerdasan dan penguasaan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Artinya, benar-benar memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menyayangkan sikap Nadiem yang tidak memasukkan kata agama dalam roadmap PJPN. Menurutnya, bangsa ini punya ciri khas tersendiri, yakni spirit keagamaan yang selalu mengiringi perubahan, termasuk pendidikan.

Kata Syaiful, kritikan yang dilayangkan para ulama sejalan dengan hasil rekomendasi Komisi X melalui panitia kerja. Menurut dia, sejak awal, draf PJPN memang banjir kritikan.

Bagaimana tanggapan Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin. Melalui juru bicaranya Masduki Baidlawi meminta Nadiem mengakomodir masukan dari berbagai tokoh untuk menyempurnakan draf PJPN 2020-2035.