Demokrat Kubu Moeldoko Bentuk Brutalitas Demokrasi, BW: Simbol Negara Ada di Situ

Demokrat Kubu Moeldoko Bentuk Brutalitas Demokrasi, BW: Simbol Negara Ada di Situ Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Kuasa Hukum Partai Demokrat, Bambang Widjojanto (BW), menyampaikan keprihatinannya terhadap kasus yang tengah menimpa Partai Demokrat. Menurutnya, kasus tersebut bukan hanya mengancam Partai Demokrat, melainkan juga mengancam demokrasi di Indonesia.

"Ada problem yang sangat mendasar sekali, problemnya itu demokrasi dihancurleburkan, diluluhlantakan, sehingga kami datang ke sini sebenarnya ingin memuliakan proses demokrasi dan demokratisasi itu," kata Bambang yang datang bersama sejumlah kader Partai Demokrat melayangkan gugatan terhadap 10 orang yang diduga melakukan upaya perlawanan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (12/3/2021).

Baca Juga: Sekarang Ketum Demokrat Cuma 1, Pak Moeldoko Orangnya, Yang Ngomong Orang PDIP Lho...

Ia menjelaskan, dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia bukan hanya sekadar negara hukum, melainkan negara hukum yang berbasis pada kepentingan rakyat. Menurutnya, jika segelintir orang yang sudah dipecat bisa melakukan upaya pengambialihan kepemimpinan, yang diserang sebenarnya adalah negara, kekuasaan, dan pemerintahan yang sah.

"Mudah-mudahan pengadilan ini akan memuliakan dasar pasal 1 konstitusi kita," tuturnya.

Selain itu, ia juga menilai tindakan yang dilakukan Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang merupakan bentuk brutalitas demokrasi di kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, ia menambahkan, dalam kasus ini ada keterlibatan Kepala Kantor Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko. "Simbol negara ada di situ," ungkapnya.

"Jadi, ini tidak main-main, kalau orang-orang seperti ini difasilitasi dan diberi tempat, kemudian semua partai akan dihancurkan dengan cara ini, dan itu mengancam bukan hanya partai, tapi juga seluruh sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini. Ini bukan persoalan main-main," kata dia.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini