Direktur Pertamina Dipecat karena TKDN, Anak Buah Prabowo Berani Singgung Proyek Kemenhan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Eks Wakil Ketua Umum Gerindra Arief poyuono merasa kasihan atas pemecatan Direktur Pertamina baru-baru ini yang cuma jadi korban akibat persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Padahal, Jokowi tidak menjalankan looking the truth from the fact terkait TKDN.

Menurutnya, pemerintahlah yang gagal dalam meningkatkan TKDN pada proyek-proyek yang dibiayai dari APBN dan BUMN.

"Kalau mau dilihat secara fakta yang jelas, bukan sama sekali kesalahan Direktur Pertamina yang masih menggunakan pipa impor untuk proyek di Pertamina," jelas Arief melalui keterangan tertulisnya, Minggu (14/3/2021).

Baca Juga: PLN-BPPT Teken MoU Tingkatkan Penggunaan TKDN Nasional Ketenagalistrikan

Ia pun membandingkan TKDN proyek di Pertamina dengan TKDN proyek pengadaan barang dan produk pertahanan dan keamanan yang jumlahnya ratusan triliun.

"Coba lihat proyek pengadaan barang dan produk pertahanan dan keamanan, berapa presentase TKDN-nya? Okelah TKDN-nya minim, lalu apakah ada dalam due diligence pembelian alutsista ada transfer teknologinya. Kan sami mawon. Sampai saat ini saja yang nama overhoul pesawat tempur dan pengangkutan masih mayoritas di LN," bebernya.

Menurut Direktur Eksekutif Warna Institute ini, TKDN bukan cuma komponen lokal, tapi juga penggunaan SDM lokal.

"Jangan proyek pemerintah dan BUMN justru menghasilkan kue pertumbuhan ekonomi bagi rakyat negara lain bukan negara kita sendiri," tukasnya.

Ia melanjutkan, TKDN yang tidak kunjung meningkat di proyek pemerintah ialah pengadaan alat-alat pendidikan yang mayoritas masih menggunakan produk impor, seperti mebel untuk sekolah. Produk impor hampir menguasai pasar mebel domestik. 

"Padahal Presiden Jokowi paham banget kultur bisnis berbasis kayu yang beliau geluti sendiri selama puluhan tahun. Namun, sayangnya potensi ekonomi dan konstituen politik yang pro pemerintah ini dibiarkan merana dan satu per satu mati," ungkapnya.

Ia pun menyarankan paling pemerintah untuk meninjau kondisi di lapangan secara faktual. Setidaknya pemerintah bisa memilah mana usulan impor yang berguna bagi industri nasional, mana impor yang hanya memanfaatkan label SNI tapi nyatanya didatangkan secara CKD atau bulat-bulat.

"Jangan terprovokasi oleh para elit politik, legislatif maupun pengamat bayaran agar membuka keran impor, dengan alasan penyelamatan ekonomi. Pemerintah harus menelisik lebih jauh alasan tersebut realistis atau sekadar untuk kepentingan sesaat para mafia impor yang memungut rente dari proyek-proyek pemerintah dan BUMN," sarannya.