Kredit Foto: Sindonews
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Jhoni Allen Marbun, mengaku yakin Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara. Keyakinannya itu berdasarkan perundang-undangan yang ada.
"Dari sisi aturan perundangan yang berlaku saya yakin. Kalau tidak yakin, saya tidak akan melakukan itu," ujar Jhoni di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (16/3/2021).
Baca Juga: Pimpinan Sidang KLB: AD-ART Demokrat 2020 Nggak Sesuai sama Peraturan Negara
Semua hal yang ia lakukan, kata Jhoni, demi memperjuangkan hak para kader Partai Demorkat di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan, ada hak-hak yang diamputasi oleh kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). "Tanpa mendahului Tuhan yang Mahakuasa, saya yakin 100 persen. Namun, kembali kepada Tuhan yang Mahakuasa," ujar Jhoni.
Hasil Deli Serdang sudah diserahkan kepada Kemenkumham. Penyerahan berkas dan dokumen dilakukan pada Senin (15/3). "Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham RI yang telah menerima dengan sangat baik, ramah, dan terbuka," ujar juru bicara Partai Demokrat versi KLB, Muhammad Rahmad.
Ia menjelaskan, pendaftaran hasil KLB diterima langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar. Menurutnya, itu merupakan contoh pelayanan publik yang sangat baik, terbuka, dan transparan dari Pemerintahan Joko Widodo.
"Mari kita letakkan proses demokratisasi sesuai dengan aturan main yang sudah kita sepakati bersama dan jangan lagi membawa-bawa pemerintah ke dalam konflik internal partai politik," ujar Rahmad.
Namun, Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menegaskan jika hasil KLB tersebut tak sah. Karenanya, ia yakin Kemenkumham tak akan mengesahkan kepengurusan hasil dari forum tersebut. Ia menjelaskan, KLB yang digelar oleh Jhoni Allen dan kawan-kawan melanggar AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V pada 2020, sedangkan hingga saat ini, pemerintah masih mengakui AD/ART tersebut.
"Jelas-jelas mereka melanggar hukum, tidak tahu, dan tidak patuh hukum, dengan mengadakan kegiatan politik yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa di Sibolangit," ujar Herzaky.
Kubu Moeldoko dinilainya selalu mengeluarkan pernyataan yang seakan-akan menunjukkan bahwa mereka tak bersalah. Herzaky yakin, mereka mengetahui bahwa perbuataannya salah dan selalu menampik hal tersebut.
"Makanya sekarang asal tembak saja ke mana-mana, keburu sudah malu luar biasa karena gagal melaksanakan KLB sah. Gagal membawa pemilik suara ke KLB dagelan dan gagal membuat KSP Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat yang sah," ujar Herzaky.
Setelah didaftarkan ke pemerintah, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC), A. Khoirul Umam, mengatakan, Kemenkumham memiliki waktu tujuh hari untuk melakukan verifikasi. Khususnya, pengesahan atau penolakan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Moeldoko yang baru saja menyerahkan dokumen ke Kemenkumham.
"Jadi, melihat timeline secara aturan legal formal, akhir Maret ini sudah ada kepastian tentang nasib Demokrat," ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Selasa (16/3). Dia menambahkan, adapun bagi AD/ART, Kemenkumham punya waktu 14 hari untuk mengesahkannya.
Namun demikian, dalam semua rancangan yang baru saja diajukan itu ia menilai ada yang janggal. Terlebih, ketika kubu Moeldoko dikabarkan mencabut surat keterangan adanya sengketa di internal partai dengan keterangan tidak ada sengketa untuk memenuhi pasal perubahan AD/ART Parpol.
"Argumen yang dibangun kubu Moeldoko-Jhonny Allen cs tampak tidak logis, bahkan sampai harus mencabut surat permohonan yang menunjukkan inkonsistensi dan ketidaksolidan legal standing mereka," tambah dia.
Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah agar terus mengutamakan keadilan dalam menyelesaikan dinamika internal Partai Demokrat. Khususnya, keputusan yang adil dan didasarkan pada verifikasi pemilik suara secara cermat dan sah baik legal dan politik.
"Selain itu, pemerintah juga harus clear dalam menetapkan AD/ART mana yang dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan Kemenkumham, mengingat Kemenkumham sudah mengesahkan AD/ART 2020 menjadi lembaran negara" katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
