Ada 99% UMKM Terdampak Pandemi, Menko Airlangga: PEN Harus Dimulai dari UMKM, Ini Solusinya!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi nasional (PEN) dari sektor UMKM, terlebih di tengah pandemi Covid-19 banyak UMKM yang berjatuhan.

"Pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi harus dimulai dari sektor UMKM, sebab sektor ini berkontribusi 61 persen bagi PDB Indonesia. Jumlah UMKM terdampak pandemi sebanyak 64,2 juta atau 99 persen dari seluruh usaha yang beroperasi di seluruh Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di akun Instagramnya @airlanggahartarto_official, Senin (15/3/2021).

Baca Juga: DPD RI Ajak Pelaku UMKM Perbaiki Strategi Pascapandemi Covid-19

Bentuk dukungan yang diberikan pemerintah untuk UMKM dan koperasi diwujudkan lewat enam stimulus, yaitu subsidi bunga UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan lainnya.

"Pemerintah terus mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, untuk terus bangkit," jelas Airlangga.

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021 pada Kamis (4/3/2021), Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa peran UMKM sangat sentral dalam perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Alhamdulilah, Akhirnya Pemerintah Beri Keringanan Utang UMKM, Begini Syaratnya ....

Peran ini juga menjadi potensi untuk mendorong ekspor. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di level 15%, sehingga perlu ditingkatkan. Terbuka potensi untuk ditingkatkan, karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital sangat diperlukan, karena Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar, bahkan pertumbuhannya dinilai sebagai yang tercepat dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Diproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia mencapai USD124 miliar di 2025, dimana di 2020 baru mencapai USD44 miliar.

Adapun, pada masa pandemi ini transformasi digital menjadi keharusan bukan pilihan lagi.

“Oleh karena itu, untuk tiga tahun ke depan, Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur digital sekaligus mendorong peningkatan pemahaman masyarakat untuk memastikan layanan digital menjadi inklusif,” pungkas Airlangga.