Kemen-LHK Perluas Moratorium Hutan Primer Jadi 66,18 Juta Ha

Kemen-LHK Perluas Moratorium Hutan Primer Jadi 66,18 Juta Ha Kredit Foto: WE

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen-LHK) menghentikan pemberian izin baru pada 66.182.094 hektare (ha) lahan hutan alam primer dan gambut di Tanah Air. Hal itu ditetapkan melalui Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPPIB).

Penyusunannya berdasarkan PIPPIB tahun 2020 Periode II dengan mengakomodasi pemutakhiran data pada enam bulan terakhir. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kemen-LHK Ruandha A. Sugardiman mengungkapkan, perubahan data terjadi karena adanya masukan data konfirmasi perizinan yang terbit sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011, pemutakhiran data perizinan, pemutakhiran data bidang tanah, perubahan tata ruang, hasil survei lahan gambut, dan hasil survei hutan alam primer.

Baca Juga: Kemen-LHK: Lewat PP Ini, Masalah Kebun Sawit dalam Kawasan Hutan Bisa Diselesaikan

"Penetapan PIPPIB ini dalam rangka melaksanakan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung sebagai upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan," kata dia di Jakarta, Senin (22/3/2021).

Ruandha menjelaskan bahwa penetapan PIPPIB Tahun 2021 Periode I ini berdasarkan SK Menteri LHK No. 666 Tahun 2021. Sehubungan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, SK tersebut mengalami penyesuaian nomenklatur.

Di dalam SK ini terdapat pengecualian. Adapun pengecualian tersebut diberikan terhadap permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip atau izin penggunaan kawasan hutan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Pengecualian juga berlaku untuk pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, perpanjangan izin di bidang usaha yang masih berlaku dan memenuhi syarat kelestarian, serta kegiatan restorasi ekosistem. Pelaksanaan kegiatan terkait pertahanan dan keamanan negara pun mendapat pengecualian.

Selain itu, pengecualian diberikan ketika terjadi bencana alam, misalnya untuk jalur evakuasi maupun penampungan sementara korban bencana alam. Kegiatan lain yang menjadi pengecualian yaitu penyiapan pusat pemerintahan, proyek strategis nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden, dan prasarana penunjang keselamatan umum.

Dengan terbitnya keputusan ini, kata dia, kepada Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menerbitkan rekomendasi dan penerbitan izin lokasi baru wajib berpedoman pada lampiran Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I (PIPPIB).

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini