Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Bisa Tingkatkan Budaya Literasi di Indonesia Melalui Perpustakaan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengungkapkan beberapa permasalahan klasik masih terjadi terkait pengembangan perpustakaan. 

Ia mencontohkan seperti belum idealnya rasio ketercukupan koleksi,  tenaga perpustakaan, akses layanan perpustakaan yang belum merata, sarana prasarana perpustakaan yang ada belum sesuai standar nasional perpustakaan. 

Baca Juga: Dongkrak Minat Baca, Askrindo Serahkan Becak Listrik Perpustakaan di Yogyakarta

Lalu pelibatan masyarakat dalam pembangunan perpustakaan yang belum optimal, keterbatasan anggaran pembangunan perpustakaan dan literasi masyarakat terbatas, serta belum optimalnya implementasi regulasi tentang perpustakaan oleh pemerintah daerah.

”Namun, dalam Rakornas ini pemerintah berupaya untuk mengurangi kesenjangan permasalahan tersebut, baik melalui pendanaan langsung dari APBN seperti penyaluran dana DAK, kegiatan dekonsentrasi, berbagai insentif dan bantuan  perpustakaan, serta melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sesuai dengan Standard Nasional Perpustakaan,” ujarnya saat penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2021, Selasa (23/3/2021).

Acara diikuti peserta sebanyak 10.473 orang yang terdiri dari Perpustakaan Nasional, perpustakaan umum dari berbagai wilayah, bappeda, taman baca masyarakat  kementerian/lembaga, pegiat literasi, penerbit dan lainnya. 

Perpusnas optimis dengan jerih payah semua dan dukungan pemerintah daerah akan membawa kemajuan perpustakaan dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, utamanya dalam peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreatifitas untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berpengetahuan dan berkarakter.

”Kita semua patut bersyukur dan makin bersemangat, kita saksikan bersama bahwa dalam Rakornas ini, pengembangan perpustakaan di Indonesia mendapat dukungan yang positif dari semua nara sumber,” urai dia. 

Misalnya saja Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri  Bidang Pemerintahan melalui dukungan regulasinya ke daerah. Menteri Sosial yang menyemangati para pustakawan dan pegiat literasi sebagai profesi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.