Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Cuma Bikin Gaduh, Deddy Sitorus PDIP Minta Polemik Impor Beras Segera Dihentikan

Cuma Bikin Gaduh, Deddy Sitorus PDIP Minta Polemik Impor Beras Segera Dihentikan Kredit Foto: Gesuri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, berharap polemik tentang impor beras segera dihentikan karena menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Deddy berharap Presiden Joko Widodo segera memerintahkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog untuk duduk bersama menyelesaikan berbagai perbedaan terkait impor beras dan kebutuhan pangan lainnya. 

"Yang terpenting saat ini Menteri Perdagangan RI sudah menyatakan secara terbuka di DPR RI bahwa tidak akan melakukan impor beras hingga panen raya petani berakhir,” kata Deddy, melalui pernyataan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Ombudsman Selidiki Potensi Maladministrasi Kebijakan Impor Beras

Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI itu menuturkan, selama ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog selalu berpolemik soal impor. Deddy menilai ketiga pihak terkait itu menggunakan data yang berbeda, kerangka berpikir yang tidak sebangun, dan platform kebijakan yang tidak sejalan saat menyikapi rencana impor beras. 

"Saya berharap Presiden menugaskan Menko terkait, dan BPS, untuk merumuskan kebijakan impor beras dan barang kebutuhan pokok lainnya. Mengenai data dasar yang menjadi acuan saja mereka tidak pernah bisa sepakat, apalagi soal volume, waktu, dan proses. Sehingga selalu terjadi polemik dan kegaduhan yang membuang energi,” sambung wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalimantan Utara tersebut.

Setelah 76 tahun merdeka, kata Deddy, Indonesia belum memiliki blue print kedaulatan pangan yang konsisten dan dipahami semua stakeholder pembuat kebijakan. Maka tidak heran, sambungnya, selalu ada perbedaan pendapat dan posisi hingga gesekan kepentingan.

"Oleh karena itu semua pihak harus duduk bersama untuk menyepakati ‘common platform’ yang bisa disepakati. Sudah saatnya para pengambil kebijakan itu menyelesaikan perbedaan mereka, menurunkan tensi dan ego sektoral serta memastikan tidak ada pemburu rente yang bermain dalam setiap pengambilan kebijakan impor,” tandasnya. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: