Ngotot Jadi Bos Partai Demokrat, Moeldoko: Ini Otoritas Saya, Jangan Bawa-Bawa Presiden Jokowi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lama tiarap, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali buka suara soal Partai Demokrat. Lewat video yang diposting di akun Instagram miliknya pada Minggu (28/3), Moeldoko buka-bukaan soal hal-hal yang melatarbelakangi kesediaannya untuk memimpin Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021. 

"Saya adalah orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat," begitu ia mengawali pernyataannya dalam video berdurasi 2 menit 33 detik itu. Baca Juga: Demokrat Kubu Moeldoko Bakal Dapat Legalitas, Sinyalnya Semakin Nyata!

Moeldoko yang dalam video tersebut mengenakan kaos putih dengan strip merah di kanan dan kiri lengannya plus logo Garuda di dada kiri menilai, saat ini kekisruhan sudah terjadi. Arah demokrasi sudah bergeser dalam tubuh Demokrat. Dia melihat, ada situasi khusus dalam perpolitikan nasional.  Baca Juga: Andi Mallarangeng Nyentil Kubu Moeldoko: Daripada Panik, Mending Bikin Partai Baru

"Telah terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas pada 2045. Ada kecenderungan, tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Demokrat," papar pria kelahiran 8 JUli 1957.

 "Jadi, ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tetapi juga bangsa dan negara," tegasnya.

Moeldoko juga mengungkap, ia mantap menerima pinangan Demokrat versi KLB, setelah menerima jawaban yang memuaskan atas 3 pertanyaan yang diajukan kepada peserta KLB.

"Pertama, apakah KLB sesuai AD/ART?  Kedua, seberapa serius kader Demokrat meminta saya memimpin partai ini. Ketiga, bersediakah kader Demokrat bekerja keras dengan integritas demi Merah Putih di atas kepentingan pribadi dan golongan. Semua pertanyaan itu dijawab peserta KLB dengan gemuruh. Setelah itu, barulah saya membuat keputusan (menerima)," ungkap mantan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.

Apakah keputusan itu mendapat persetujuan Presiden?

"Terhadap persoalan yang saya yakini benar, dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, saya tidak mau memberitahu Presiden (Jokowi)," jawab Moeldoko.

Sebagai manusia biasa, Moeldoko pun mengaku khilaf. Tidak memberitahu istri dan keluarga, atas keputusan yang saya ambil.

"Tetapi, saya terbiasa mengambil risiko seperti ini. Apalagi, demi kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini," pungkas Moeldoko, sambil mengangkat telunjuknya.