Nyesek! Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Banyak yang Gak Setuju!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Hasil survei Charta Politika menunjukkan mayoritas responden mengetahui pergantian ketua umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada 5 Maret lalu. Survei tersebut dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak pada 20 sampai dengan 24 Maret 2021.Sementara Margin of error survei diperkirakan +/- 2.83%. 

“Ada 51.9% menyatakan tahu adanya pergantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB. Lalu 23,1% menyatakan tidak tahu. Sisanya 25% tidak tahu/tidak jawab,” kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, Minggu (28/3/2021). Baca Juga: Sesumbar Kubu Moeldoko Dapat Lampu Hijau Kemenkumham: Gak Lama Lagi Kita Akan....

Pada survei tersebut ditanyakan juga soal sikap respons terkait terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moledoko sebagai ketua umum partai. Yunarto menyebut secara umum responden menyebut bahwa tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Baca Juga: Moeldoko Oh Moeldoko: Jabatan Ketum Demokrat dalam Genggaman, Ngaku Khilaf Kemudian!

“Pada responden yang mengetahui penggantian Ketua Umum Partai Demokrat, 37.6% menyatakan tidak setuju dengan penunjukan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Sementara 18,1% menyatakan setuju. Dan sebetulnya lebih banyak yang tidak merespon yakni 44,3% tidak tahu/tidak jawab,” paparnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan mayoritas respon menyatakan bahwa polemik ketua umum Partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pada responden yang mengetahui pergantian Ketua Umum Partai Demokrat, mayoritas 51.3% menyatakan tidak terlibat. Ada 15,7% menyatakan terlibat. Dan 33,1 % tidak tahu/tidak jawab,” ungkapnya.

Menurutnya respons ini merupakan hal yang baik bagi pemerintah saat ini emskipun ada sosok pejabat pemerintah dalam konflik kepemipinan di Demokrat. Namun, dia mengatakan bahwa penyikapan Presiden Jokowi juga berpengaruh pada pandangan masyarakat apakah pemerintah terlibat atau tidak.

“Tapi penyikapan ke depan, apakah Pak Jokowi akan diam saja atau melakukan sebuah tindakan politik yang lain terkait sosok Kepala KSP yang terlibat, saya pikir ini berpengaruh (pada pandangan) pemerintah terlibat dan tidak,” pungkasnya.