Gapki Riau: Program PSR Jadi Prioritas Asosiasi

Gapki Riau: Program PSR Jadi Prioritas Asosiasi Kredit Foto: Antara/Syifa Yulinnas

Pelaksanaan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang merupakan salah satu program kerja BPDPKS terus dilaksanakan secara bertahap dan masif hampir di seluruh provinsi sentra sawit di Indonesia.

Terkait hal ini, Gapki Riau menyatakan akselerasi pelaksanaan PSR menjadi salah satu program prioritas asosiasi perkebunan kelapa sawit periode 2020–2025 sebagai langkah peningkatan perekonomian untuk petani. Ketua Gapki Riau, Jatmiko K. Santosa, mengatakan, pihaknya menempatkan program PSR sebagai fokus utama kepengurusan asosiasi perusahaan perkebunan tersebut.

Baca Juga: Tepis Isu Negatif Pekerja Sawit, GAPKI Luncurkan Panduan Praktis

"Yang jadi concern kita berkaitan dengan peremajaan sawit rakyat. Kita tahu persis kalau bicara CPO (crude palm oil) perusahaan mendekati 5 ton per hektare. Sementara, petani hanya 2 ton per hektare. Ini masih jadi pekerjaan rumah besar," kata Jatmiko K. Santosa, di Kota Pekanbaru, seperti dikutip pada Jumat (26/3/2021).

Lebih lanjut Jatmiko mengatakan, Gapki Riau segera berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk memetakan daerah di Riau yang memiliki potensi besar dalam pelaksanaan PSR. Saat ini, Pelalawan menjadi salah satu kabupaten percontohan pelaksanaan PSR melibatkan perusahaan di Riau.

Selain itu, dikatakan Jatmiko, dengan kerja sama yang baik antara pengusaha dan petani sawit juga akan berimplikasi besar dalam melawan kampanye hitam di sektor perkebunan sawit. Kerja sama tersebut juga dapat diwujudkan melalui langkah sertifikasi perkebunan sawit rakyat dengan perusahaan.

Selanjutnya, Gapki Riau bersama pemerintah akan terus memonitor aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri dan lahan perkebunan sawit yang tumpang tindih serta aturan ketenagakerjaan.

"Undang-undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah sudah diterbitkan. Bagaimana membantu pemerintah provinsi agar peraturan dapat dilaksanakan dengan baik. Adalah bagaimana data kita akurat. Tidak ada lagi permasalahan tumpang tindih kawasan," ujarnya. Gapki Riau juga turut fokus pada pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bersama Pemerintah Provinsi Riau secara berkelanjutan.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini