Pro-Kontra PLTN, Ahli Ingatkan Tragedi Chernobyl: Bahaya jika Terjadi di Jawa!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk memenuhi kebutuhan energinya. Namun, terjadinya peristiwa kecelakaan besar dan berdampak sangat luas seperti di Chernobyl, Uni Soviet (sekarang Ukraina) dan Fukushima, Jepang beberapa waktu lalu membuat pilihan menggunakan nuklir sebagai pembangkit listrik menjadi dipertimbangkan kembali.

Termasuk, untuk Indonesia yang saat ini memasukkan nuklir dalam bauran energi. Dwi Hary Soeryadi, anggota Dewan Energi Nasional 2014-2019, dalam Webinar Renewable Energy: Indonesian Prospects & Alternatives Toward Clean Environment yang diselenggarakan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga, Surabaya, akhir pekan kemarin, membahas hal tersebut.

Baca Juga: PLTS Atap Alternatif Percepat Pengembangan Energi Terbarukan

"Faktor keamanan salah satunya karena Indonesia berada di ring of fire. Perlu mitigasi, duduk bersama, apakah betul seaman apa? Negara sekuat Jepang aja luluh lantak akibat Fukushima," ujar Dwi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/3/2021). 

Dwi mengatakan, selama ini yang heboh dalam pemberitaan di publik adalah terjadinya kecelakaan PLTN yang besar di atas level 5. Namun, sesungguhnya insiden kecelakaan atau kebocoran yang lebih kecil juga sering terjadi.

Ia menjelaskan, paling tidak ada lima insiden kecelakaan PLTN yang fatal. Pertama insiden di Mayak, Kyshtym, Uni Soviet pada 29 September 1957. Kecelakaan PLTN level 6 ini menyebabkan kontaminasi zat radioaktif seluas hingga 20.000 km persegi dan 10.000 orang dievakuasi.

Kedua, pada tahun yang sama terjadi insiden di Windscale Fire, Inggris pada 10 Oktober 1957 yang masuk kategori level 5. Ketiga, kecelakaan di reaktor nuklir Three Mile Island, Pennsylvania, AS pada 29 Maret 1979. Insiden kategori level 5 ini menyedot budget hingga 1 miliar dollar AS atau Rp14,5 triliun untuk mengatasinya hingga beberapa tahun.

Keempat, insiden di reaktor nuklir Chernobyl, Ukraina pada 26 April 1986. Kecelakaan nuklir yang masuk kategori level 7 itu menyebarkan zat radioaktif hingga 100.000 kilometer persegi. Pembersihannya menghabiskan biaya 16 miliar dollar AS atau sekitar Rp261 triliun.

Terakhir yang kelima tragedi Fukushima Daiichi, Jepang pada 11 Maret 2011 akibat gempa dan tsunami yang melanda kawasan tersebut. Kecelakaan nuklir level 7 ini membuat 160.000 orang penguni belasan desa sekitar pembangkit harus dievakuasi. Diprediksi, pembersihan zat radioaktif akan tuntas dalam kurun waktu 30-40 tahun dan saat ini sudah menghabiskan biaya kerugian sebesar 21 triliun Yen atau Rp2.772 triliun.

"Untuk Chernobyl itu 100.000 kilometer persegi terkontaminasi. Nah, ini kalau misalnya berada di Pulau Jawa yang luasnya kira-kira 128.297 kilometer persegi, penduduk 130 juta jiwa akan mengungsi kalau ini terjadi di Pulau Jawa," ujar Dwi memberikan perbandingan.

Sebagai gambaran untuk mitigasi, tambah Dwi, luas Pulau Jawa 128.297 kilometer persegi dan jumlah penduduk sekitar 130 juta Jiwa. Pulau Madura luas 4.250 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 13,6 juta jiwa.

Kota Surabaya luas 350,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa. Indonesia sendiri, lanjut Dwi, sudah mempertimbangkan nuklir di masa depan melalui PP 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUES).

Namun, nuklir menjadi opsi terakhir pemenuhan energi nasional. "Saya sendiri di tengah, tidak pro atau kontra nuklir. Namun, kalau untuk keselamatan masyarakat, harus kita pertimbangkan," ujar Dwi.

Prioritas pembangunan energi nasional sesuai KEN dan RUEN, tambah Dwi, pertama adalah maksimumkan pemanfaatan energi terbarukan. Kedua, minimumkan penggunaan minyak. Ketiga, mengoptimalkan penggunaan gas bumi. Keempat, batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional (penyeimbang). Kelima, energi nuklir sebagai pilihan terakhir.

"Nah, di sinilah kalau dibilang sebagai pilihan terakhir, yang pro nuklir agak kurang nyaman karena menurut mereka energi nuklir bukan pilihan terakhir. Namun, inilah yang ada di aturan berlaku yang seharusnya kita pegang," ujar Dwi.