KKP Gandeng Pemkab Lombok Timur Bangun Sentra Industri Budi Daya Lobster Nasional

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melakukan rintisan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden Joko Widodo agar subsektor perikanan budi daya dapat menggenjot produksi. Sejalan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam 3 (tiga) program terobosan KKP tahun 2021-2024 mencakup peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perikanan tangkap dan peningkatan kesejahteraan nelayan; menggerakkan perikanan budi daya untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan; dan membangun kampung-kampung perikanan budi daya tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

Guna penyiapannya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto, menyatakan bahwa pihaknya segera menyusun desain/model pengembangannya. Ia juga mengatakan bahwa sebagai bentuk komitmen kerja sama antara KKP dan Pemerintah Daerah, telah ditandatangani nota kesepakatan antara Dirjen Perikanan Budidaya dan Bupati Lombok Timur terkait sinergi dalam rangka pengembangan perikanan budi daya.

Baca Juga: KKP-Polri Perkuat Pengawasan Cegah Penyelundupan Benih Lobster

"Intruksi Pak Menteri jelas bahwa beliau sangat berkomitmen untuk kembangkan industri budi daya lobster nasional. Tadi bersama Pemerintah Daerah Lombok Timur kami sepakat untuk saling bersinergi sesuai tugas dan kewenangan kita masing-masing. KKP selalu siap memfasilitasi seluruh akses yang bisa didukung untuk pengembangannya meliputi akses sarana dan prasarana, pendampingan teknologi, dan lainnya," jelas Slamet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (29/3/2021).

Slamet menjelaskan, nota kesepakatan tersebut meliputi kawasan pengembangan di Teluk Telong-Elong dan Teluk Ekas. Adapun ruang lingkupnya adalah sinkronisasi program pembangunan kampung lobster; peningkatan produksi komoditas lobster di kawasan Telong Elong dan Kawasan Ekas; pengembangan dan penerapan teknologi perikanan budi daya; pemberdayaan masyarakat di bidang perikanan budi daya; serta pertukaran data dan informasi.

Penetapan kawasan pengembangan kampung lobster tersebut, menurut Slamet, telah mengacu pada Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB. Ia mengatakan bahwa perairan Lombok sangat strategis karena ada dua zona yang saling mendukung, yakni zona tangkap BBL (hot spot area) seperti di Teluk Awang-Lombok Tengah dan zona budi daya antara lain di Lombok Timur meliputi Teluk Jukung, Teluk Ekas, dan Teluk Seriweh Timur.

"Perairan Lombok ini sangat strategis BBL yang melimpah di beberapa titik sebagai given by Allah, ada fenomena sink population inilah yang mesti kita manfaatkan secara mandiri. Tentu catatannya pemanfaatan yang tidak ekspolitatif dan searah, tapi mesti terukur untuk jamin keseimbangan siklus di alam dan ini hanya bisa dilakukan dengan budi daya dan pelepasliaran pada fase pasca BBL (lobster muda)," jelas Slamet.

Saat ini, lanjutnya, pembudi daya lobster membeli benih hasil tangkapan nelayan di Teluk Awang dan sekitarnya. Dirjen Perikanan Budidaya akan mengatur tiap subsistem bisnis yang ada mulai dari nelayan tangkap benih, pembudi daya, hingga hilirisasinya. "Kami telah bersepakat Lombok akan jadi sentra lobster dan tahun ini kita akan kembangkan model bisnisnya di Lombok Timur," tegasnya.

Slamet juga menyinggung banyaknya kritik atas rencana kebijakan menyetop ekspor BBL. "Saya kira kritik itu wajar, tapi yang jelas Pak Menteri selalu tegaskan bahwa prinsip pemanfaatan sumber daya perikanan, utamanya lobster, harus mengedepankan kepentingan ekonomi dan kelestarian sumber daya. Makanya, Pak Menteri tegas menyatakan lawan terhadap aktivitas ekspor BBL ini dan akan mati-matian mendorong industri budi daya lobster dalam negeri," imbuh Slamet.