Caplok Demokrat Karena Ideologi Bergeser, Syarif Hasan Pertanyakan Ideologi Moeldoko: Mereka Apa?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut ideologi Partai Demokrat mulai bergeser. Karena alasan itu pula dia bersedia didaulat memimpin Partai Demokrat dalam forum Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, belum lama ini.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan tegas membantah tudingan Moeldoko. Dia mengatakan ideologi Partai Demokrat sangat jelas nasionalis-religius. Dia malah balik mempertanyakan ideologi Moeldoko yang mencaplok kepemimpinan di Partai Demokrat.

Baca Juga: Terkesan Arogan, Moeldoko Lantang: Saya Orang yang Didaulat untuk Mimpin Demokrat

“Kalau pertanyaannya begitu, apa yang meragukan Pak SBY? Justru sekarang yang mengambilalih itu yang kita pertanyakan ideologinya apa? Kalau kita jelas nasionalis religius, Pancasila menjadi dasar falsafah kita, kalau mereka apa?” kata Syarif kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Menurut Syarif, jajaran Demokrat sangat solid, 34 DPD dan 524 DPC Partai Demokrat mendukung AHY. Sehingga, pihaknya meyakini bahwa pemerintah akan menegaskan bahwa Partai Demokrat pimpinan AHY yang benar dan sah.“Kita yakin pemerintah akan memutuskan yang benar yaitu Partai Demokrat kepemimpinan AHY,” ujar Syarif.

Soal keputusan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang belum dirilis, Wakil Ketua MPR RI ini menjelaskan bahwa ada proses yang harus dilewati oleh Kemenkumham, tentu hal itu harus dihargai. Demokrat juga melihat bahwa pemerintah telah bekerja maksimal untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa pemerintah akan bekerja sesuai dengan UU Partai Politik dan sesuai AD/ART Partai Demokrat yang disahkan tahun 2020.Jadi kita tunggu saja, insya Allah pemerintah akan memberikan keputusan yang benar,” imbuhnya.

Adapun alasan pemerintah menerima laporan Demokrat KLB, menurut dia, itu merupakan bagian dari prosedur yang harus dijalankan pemerintah, di mana saat ada laporan maka harus diterima. Agar nanti kemudian pemerintah lewat Kemenkumham bisa segera memutuskan bahwa Partai Demokrat di bawah AHY lah yang sah.

“Nanti tinggal dibandingkan oh ternyata ini (KLB) abal abal, kalau dibandingkan yang asli yang ini,” ujar mantan Menkop UKM itu.