Moeldoko Bikin Kader Demokrat Kubu AHY Marah Besar, Minta Jelaskan Maksud Ngomong Begitu

Moeldoko Bikin Kader Demokrat Kubu AHY Marah Besar, Minta Jelaskan Maksud Ngomong Begitu Kredit Foto: Instagram Agus Harimurti Yudhoyono

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan perlu merespons manuver Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang menyebut partainya telah mengalami pergeseran arus demokrasi dan ideologi partai.

"Pertama ada upaya kubu KSP Moeldoko mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat hambalang setelah kubu Moeldoko tak bisa menunjukan legalitas KLB," ujar AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP, Menteng, Jakarta, Senin (29/3/2021).

Baca Juga: Caplok Demokrat Karena Ideologi Bergeser, Syarif Hasan Pertanyakan Ideologi Moeldoko: Mereka Apa?

AHY menganggap, apa yang disampaikan Moeldoko telah mendeskreditkan Partai Demokrat, apalagi mengaitkan dengan pertentangan ideologi menuju 2024.

"Kami semua bertanya pertentangan ideologi seperti apa yang KSP

moeldoko maksud. KSP Moelodko harus jawab agar tak sulut kemarahan kader. Kami berkesimpulan upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk bangun citra buruk dengan berbagi cara bertujuan KSP moeldoko dapat pembenaran tampil sebagai "penyelamat'" ungkapnya.

"Ini lagu lama yang mudah ditebak dan makin menunjukan KSP Moeldoko dan gerombolan tak punya alasan fudamental dan keluar dari akal sehat," sambung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Lebih lanjut AHY mengatakan, apa yang disampaikan Moeldoko dengan mendeskreditkan Demokrat tak memiliki kebenaran dan akurasi yang tepat. Terloebih, dihubungkan dengan alasan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD), termasuk konferensi pers di Hambalang. Sebaliknya, GPK justru gerakan yang melakukan perlawanan hukum.

"Terkait isu kasus hukum yang mengaitkan kasus hukum pada kader Partai Demokrat waktu itu telah dilakukan proses hukum, mantan kader sudah kena sanksi hukum. pada proses itu meski kepala pemerintahan dari Partai Demokrat dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan proses penegakan hukum dihormati dan tidak ada intervensi dengan demikian masalah hukum selesai itu tidak relevan diangkat lagi apalagi secara politik," ungkapnya.

"Justru pada 7 tahun terakhir ini PD melakukan konsolidasi dan membenahi internal partai dan mencegah penyimpangan hukum tindakan konsolidasi kami jalankan secara serius menunjukan hasil nyata," tandasnya.

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terkini