12 Jenderal Besar Ramai-ramai Kecam Kelakuan Brutal Junta Militer Myanmar

Warta Ekonomi, Yangon -

Para kepala pertahanan dari 12 negara mengecam militer Myanmar yang melakukan tindakan keras dan mematikan terhadap para pengunjuk rasa di negara itu. Sementara lembaga aktivis Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) menyebutkan, sekurangnya 459 orang tewas di tangan militer Myanmar sejak kudeta 1 Februari 2021.

Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan secara resmi menandatangani pernyataan bersama berisi kecaman terhadap militer Myanmar pada Minggu (28/3/2021). Negara lain yang ikut menandatangani adalah Australia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Denmark, Belanda, dan Selandia Baru.

Baca Juga: Ketika Demonstran dan Etnis Myanmar Hampir Bentuk Aliansi Tumbangkan Dominasi Junta Militer

“Militer profesional mengikuti standar internasional untuk perilaku dan bertanggung jawab untuk melindungi --bukan merugikan-- orang-orang yang dilayaninya. Kami mendesak angkatan bersenjata Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan bekerja untuk memulihkan rasa hormat dan kredibilitas di hadapan rakyat Myanmar yang telah hilang akibat tindakannya,” ujar para panglima militer 12 negara dalam pernyatan bersama, dilansir Aljazirah. 

Pada 1 Februari, militer Myanmar melakukan kudeta dan menangkap para pemimpin pemerintahan sipil, membuat banyak orang yang mendukung demokrasi turun ke jalan menyuarakan protes. 

Kecaman bersama sebelumnya nyaris belum pernah dibuat oleh kepala pertahanan negara-negara dunia. Namun, sikap ini dituangkan setelah pada Sabtu (27/3/2021) terjadi penembakan oleh militer Myanmar ke arah massa yang sedang menjalani proses pemakaman seorang aktivis yang tewas di tangan militer. Sebanyak 114 orang tewas dan menjadikan hari tersebut paling berdarah sejak kudeta 1 Februari.  

Bertepatan dengan Hari Angkatan Bersenjata Myanmar, Sabtu, militer mengerahkan jet untuk meluncurkan serangan udara di desa etnis minoritas Karen. Tiga orang dilaporkan tewas. Sementara serangan di pos militer dekat perbatasan Thailand menewaskan 10 orang. 

Akibat serangan itu, sekitar 3.000 penduduk desa dari negara bagian Karen, Myanmar melarikan diri ke Thailand pada Minggu. Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan pada Senin bahwa pemerintahnya sedang mempersiapkan potensi banjir pengungsi dari negara tetangga Myanmar.

"Kami tidak ingin eksodus ke wilayah kami, tetapi kami juga akan memperhatikan hak asasi manusia," kata Prayuth. 

Namun, pada Senin dua kelompok aktivis menyatakan, otoritas Thailand menolak para pengungsi Karen. David Eubank, pendiri Free Burma Rangers, mengatakan para pengungsi Karena dipaksa mundur masuk kembali ke kamp di wilayah Myanmar pukul 18.15 waktu setempat.

“Padahal jet tempur masih terbang di wilayah itu,” ujar Mark Farmaner, ketua Burma Campaign UK.