Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A
Hampir sebulan pasca Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sempat hilang dari peredaran. Moeldoko akhirnya keluar dengan pernyataan yang mengejutkan yang menyatakan kesediaan dirinya dipinang menjadi Ketua Umum lantaran di internal Partai Demokrat saat ini terjadi pergeseran arus demokrasi dan pertentangan ideologi partai.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic), A Khoirul Umam menengarai hilangnya Moeldoko dari peredaran sebagai indikasi kepanikan, jatuhnya moral politik dan juga terpuruknya kepercayaan diri yang bersangkutan.
"Upaya Moeldoko bersembunyi dari sorotan publik belakangan ini merupakan strategi menghindar dan melarikan diri dari kemarahan dan kekecewaan publik," ujarnya ketika dihubungi, Selasa (30/3/2021).
Baca Juga: Moeldoko Sesumbar Selalu Lantang Bicara Keberagaman
Sebab, lanjut Umam, manuver politik Moeldoko hampir tidak mendapatkan dukungan moral dan politik dari elemen manapun. "Jika kita cek perkembangan dinamika pemberitaan dan percakapan publik, meskipun ada indikasi mobilisasi buzzers untuk mensupport manuver politik Moeldoko. Tapi hampir semua simpul-simpul kekuatan politik, masyarakat sipil (civil society), termasuk para purnawirawan TNI, tidak ada yang mendukung langkah politik Moeldoko," jelas Umam.
Alumni School of Political Science & International Studies, The University of Queensland itu juga mengaku mendengar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dikabarkan menolak mendukung manuver Meoldoko. Hal itu, kata Umam, dikonfirmasi oleh klarifikasi Sekjen PDIP Hasto Krisdianto yang menyatakan bahwa Megawati tidak pernah menemui Moeldoko.
"Jadi, memang sejak awal, pilihan sikap dan strategi politik Moeldoko sudah salah. Ambisinya yang besar mengalahkan rasionalitas dalam berpolitik," tandasnya.
Sehingga, lanjut Umam, wajar jika banyak elemen-elemen politik yang mencoba menjaga jarak bahwa para purnawirawan TNI juga banyak yang dikabarkan kecewa berat dengan pilihan langkah politik Moeldoko itu. Dia melihat tak sedikit para purnawirawan militer yang menilai bahwa manuver politik Moeldoko itu tidak menunjukkan watak keperwiraan yang patut diteladani oleh para perwira muda dalam berjuang dalam ruang kompetisi yang fair.
"Begitu juga dengan mayoritas pegiat demokrasi yang juga menganggap manuver Moeldoko sebagai ancaman riil terhadap proses regenerasi kepemimpinan di internal partai-partai politik nasional," ucap Dosen Universitas Paramadina itu.
Baca Juga: Kisruh Partai Demokrat, Roman-romannya Kubu Moeldoko Bakal Dapat Lampu Hijau
Karena itu, Umam menyarankan Moeldoko sebaiknya menimbang ulang atas langkah-langkah politiknya. Secara legal formal, yang bisa memenangkan Moeldoko hanyalah keajaiban yang diwujudkan melalui dukungan politik pemerintah lewat keputusan Kemenkumham.
"Tapi ini sudah menjadi sorotan dunia. Pemerintah atau Kemenkumham harusnya paham betul akan tantangan demokrasi ini. Karena itu, Meoldoko sebaiknya mundur teratur dan ambil langkah ksatria sebelum berhadapan dengan realitas politik yang keras di depan mata," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
