DPR RI Diminta Ubah Aturan soal Impor GPS

DPR RI Diminta Ubah Aturan soal Impor GPS Kredit Foto: Kementan

Ketua Forum Komunikasi Pembibitan Indonesia (FKPI) Noufal Hadi memuji Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 13966/Kpts/PK.230/F/2020 memangkas impor Grand Parents Stock (GPS) atau indukan induk ayam pedaging dan petelur.

Surat itu mengurangi jumlah impor GPS dari 707.000 ekor GPS menjadi 600.000. Tujuannya agar tak terjadi over supply pada Final Stock (FS) berupa ayam pedaging dan petelur di pasar.

"Tujuannya bagus agar harga stabil, tapi persoalannya 64 persen impor GPS dikuasai oleh dua inetgrator Charoen Phokpand Indonesia dan Japfa Comfeed. Mereka menyalurkan GPS ke afiliasinya. Sementara peternak mandiri sulit mendapatkan GPS dari integrator,” ujar Noufal Hadi dalam keterangannya.

Dia mengkritik kebijakan pemerintah tersebut, membuat peternak mandiri yang menyuplai 20 persen ayam potong nasional seperti tak dipedulikan oleh pemerintah.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) Tri Hardianto meminta agar Kementan adil terhadap peternak mandiri. Menurutnya, imbas pengurangan tersebut, tidak efisien bagi peternak mandiri

"Kementerian Pertanian atau Dirjen Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) boleh saja mengurangi impor GPS, tapi jangan memangkas GPS untuk peternak rakyat mandiri,” ujarnya.

"Bayangkan jika sekandang berisi 8.000-10.000 ekor GPS, lalu terjadi pengurangan bagi peternak mandiri ini tidak efisien,” paparnya.

Selanjutnya
Halaman

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini