Jenderal Kudeta Mayor Sudah Tamat, Gugatan Penyelenggara KLB Jalan Terus

Jenderal Kudeta Mayor Sudah Tamat, Gugatan Penyelenggara KLB Jalan Terus Kredit Foto: Antara/Endi Ahmad

Pemerintah melalui Menkum HAM Yasonna Laoly menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara dengan Ketua Umum Moeldoko.

Meski demikian, Partai Demokrat yang sah versi Cikeas menegaskan akan tetap melanjutkan proses gugatan hukum terhadap 10 penyelenggara KLB Deli Serdang.

"Tetap kami lanjutkan gugatan," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat ditemui usai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyo (AHY) menggelar jumpa pers menanggapi keputusan pemerintah menolak hasil KLB Deli Serdang, Rabu (31/3).

Baca Juga: Demokrat Bertepuk Tangan: Gaya Politik Barbar Jhoni Allen Cs Sudah Tamat!

Untuk diketahui, ada 10 penyelenggara KLB yang digugat kubu AHY, yakni Yus Sudarso, Syofwatilah Mohzaib, Max Sopacua, Achmad Yahya, Darmizal, Marzuki Alie, Tri Julianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, dan Jhoni Allen Marbun. Merekalah, kata Herzaky, yang menjadi penggerak KLB di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021.

DPP Partai Demokrat melalui tim kuasa hukumnya menggugat mereka ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, 12 Maret lalu. Gugatan itu terdaftar di PN Jakarta Pusat dengan nomor registrasi 172/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst.

Dalam berkas gugatan, sebagaimana dilihat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, penggugat meminta majelis hakim menyatakan dan menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum untuk melaksanakan aktivitas apa pun yang mengatasnamakan Partai Demokrat, termasuk KLB Partai Demokrat.

Tidak hanya itu, penggugat meminta majelis hakim menetapkan kongres luar biasa di Sibolangit beserta hasilnya tidak sah dan batal demi hukum. Partai Demokrat juga meminta majelis hakim menyatakan bahwa kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah mereka yang telah ditetapkan oleh Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.MH-09.AH.11.01 Tahun 2020 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025.

Untuk diketahui, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat telah menggelar sidang pertama terkait dengan kasus tersebut pada hari Selasa (30/3). Namun, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 13 April.

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terkini