Modus Moeldoko Usai Gagal Dapat Legitimasi Pemerintah, Pengamat: Tebar Fitnah Isu Radikalisme

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menyusul penolakan pemerintah untuk mengesahkan hasil KLB ilegal Moeldoko, sejumlah pengamat mencermati adanya pergeseran narasi yang berbahaya, karena bersifat adu domba dan mengandung fitnah. 

“Menjelang pengumuman dari Menkumham pada 31 Maret lalu, kita melihat kubu Moeldoko mulai menggunakan narasi radikalisme dan mengaitkannya dengan Partai Demokrat yang sah,” ungkap Dodi Mawardi, pengamat komunikasi yang juga penulis.

Dodi mengingatkan narasi radikalisme ini tidak pernah muncul ketika awal isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang diungkapkan oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tanggal 1 Februari, dua bulan yang lalu. Waktu itu, kata Dodi, narasi yang dimunculkan adalah ketidakpuasan pada pimpinan dan konflik internal.

“Narasi konflik internal ini masih digunakan pada saat pelaksanaan KLB ilegal pada tanggal 5 Maret hingga dua minggu sesudahnya,” ungkap Dodi.

"Narasi radikal ini tiba-tiba muncul ketika kubu KLB ilegal terindikasi tidak bisa memenuhi syarat kelengkapan dokumen sebagaimana yang diminta Kemenkumham menjelang akhir Maret,” tegas Dodi.

”Saya membaca tiba-tiba Moeldoko bicara soal radikalisme dalam suatu kesempatan, dan pada hari yang sama, narasi itu kemudian diamplifikasi secara masif di media-media sosial oleh akun-akun anonim dan langsung mengaitkannya dengan Partai Demokrat,” ujar Dodi melanjutkan.

“Buat saya, tidak masuk akal, bagaimana mungkin partai tengah seperti Demokrat, berasas nasionalis-religius bisa dilabeli radikal. Tapi ingat Menteri Propaganda Nazi Jerman Josseph Goebbels pernah mengatakan kebohongan yang diulang-ulang akan diterima sebagai kebenaran. Rupanya, taktik Nazi ini yang dipakai oleh kubu KLB ilegal Moeldoko untuk melekatkan label buruk terhadap Partai Demokrat,” papar Dodi.

Politik labelisasi ini diakui oleh pengamat politik dari UNJ Ubedilah Badrun sebagai bagian dari taktik black campaign. “Dengan taktik black campaign seperti ini, biasanya tidak segan menggunakan fitnah, lalu disuarakan terus menerus secara masif, sehingga publik bisa termakan suara minor tersebut.

Basisnya memang bukan fakta, karena secara faktual, tidak mungkin Partai Demokrat yang berwatak partai tengah dengan nasionalis-religius, terpengaruh paham radikal, apalagi di situ ada SBY dan AHY serta orang-orang lain yang nasionalisme tidak perlu diragukan lagi,” ujar Ubedillah.

“Tapi, ya namanya fitnah, seringkali kebenaran faktual tidak penting, yang penting adalah labelling dan amplifikasi masif," demikian pengamat yang juga aktivis 98 ini.

Ubedilah Badrun menyarankan kepada Moelkodo dan kelompoknya, untuk menyudahi saja upaya mereka merebut Partai Demokrat dari pemiliknya yang sah.

“Jika diteruskan, bukan hanya mencoreng kehormatan Pak Moeldoko sebagai Jendral Purnawirawan, Mantan Panglima TNI, tetapi Pak Moeldoko kemudian menjadi beban politik bagi Presiden Jokowi yang sekarang sedang fokus pada vaksinasi mengatasi pandemi serta memulihkan ekonomi. Mungkin lebih elegan kalau Moeldoko minta maaf dan membuat partai baru” kata Ubedillah menutup pembicaraan.