Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pelarangan Mudik Lebaran : Jangan Asal Ambil Jalin Pintas

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pelarangan Mudik Lebaran : Jangan Asal Ambil Jalin Pintas Kredit Foto: Agus Aryanto

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji kembali pelarangan mudik selama lebaran. Kajian itu menyangkut durasi mudik dan mekanisme mudik. Sebagai pertimbangan, agenda mudiknya yang diperkirakan antara tanggal 6 -17 Mei 2021 (secara kultural). Namun pemerintah bisa membatasi pelonggaran mudik dengan batas waktu beberapa hari saja, misalnya 5 hari. 

Sebelumnya, pemerintah secara resmi, melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Jumat, 26 Maret 2021 melarang mudik lebaran terhitung dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. 

Pertimbangan pemerintah melarang mudik sebagai usaha untuk mencegah pertumbuhan covid19.  Sebab dari pengalaman, berbagai libur panjang selama 2020 sampai 2021 yang disertasi tingginya mobilitas warga ke kampungnya berdampak melonjaknya angka pertumbuhan covid19.

Said menegaskan, lebaran dengan tradisi mudiknya adalah peristiwa budaya sekaligus ekonomi, terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi 58% PDB nasional. 

Mobilitas orang dari pusat kota sebagai pusat ekonomi ke desa atau kampung halaman saat mudik memberi pengaruh besar.

Baca Juga: Larang Mudik, Menteri Budi Karya Segera Keluarkan Aturan Soal Transportasi

Selain itu, secara ekonomi jelasnya, mudik mendorong tingkat konsumsi rumah tangga lantaran akan banyak sektor ikutan yang terdampak. Selama pandemi rumah tangga menengah atas menahan tingkat konsumsi, mudik menjadi peluang tingkat konsumsi semuga golongan rumah tangga. Bahkan konsumsi rumah tangga berkontribusi 57% PDB.

Seperti transportasi, hotel, restoran, retail, hingga pedagang eceran. Apalagi, selama pandemi 2020 kemarin, sektor sektor ini sangat terpukul. Transportasi terkontraksi -15,4%, hotel (penyedia jasa akomodasi) -24,4%, restoran (penyedia jasa makanan) -6,68%. 

Namun demikian tegas Said kegiatan mudik disyaratkan dengan menunjukkan dokumen hasil swab negatif covid19 untuk semua orang yang mudik, baik saat datang maupun balik, baik didalam kota, antar kota dalam provinsi, apalagi antar kota antar provinsi.

Protokol ini sesuai dengan tata cara pencegahan penularan covid19 diantara penumpang kereta api dan pesawat terbang.

Baca Juga: Satgas Ungkap Alasan Pemerintah Larang Mudik 2021

Untuk itu, Satgas Covid-19 1dan jajaran aparat keamanan di semua tingkatan melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara ketat terhadap para pemudik yang melanggar ketentuan, yakni tidak memenuhi protokol kesehatan.

"Jadi, asalkan menunjukan dokumen negatif covid hasil tes polymerase chain reaction (PCR), Rapid Test Antigen dan GeNose C19, kenapa mudik dilarang? ," tegas Said.

Demikian juga dengan para pelaku ekonomi atau sektor sektor terkait, juga harus menerapkan protokol kesehatan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh satgas covid19 di daerah masing-masing.

Terutama pada area-area yang menjadi perlintasan mudik. “Mempercepat pelaksanaan vaksinasi terhadap kelompok prioritas, terutama pada daerah-daerah yang menjadi sasaran mudik sebagai upaya pencegahan penyebaran covid19 di daerah tujuan mudik,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Satgas covid19 tetap melarang proses halal bi halal secara fisik di kampung-kampung, terlebih lagi melibatkan pemudik dari luar. 

Jikalau tetap melaksanakan halal bi halal fisik, maka aturan teknisnya dan pelaksanaanya dilaksanakan oleh satgas covid19 tingkat desa/ kampung yang dilakukan diruang terbuka secara bersama-sama dengan tetap memprioritaskan protokol kesehatan.

Politisi Senior PDI Perjuangan ini berkeyakinan dengan ikhiar tersebut, bangsa ini bisa memenangkan banyak hal sekaligus, seperti pertama, menjaga pertumbuhan covid19 tetap menurun, dan Kedua menggunakan momentum mudik sebagai bangkitan ekonomi dan mentradisikan budaya silaturahmi dengan baik dengan segenap kerabat.

“Pandemi covid19 tidak serta merta membuat kita memilih jalan pintas dengan sekedar melarang mudik, justru momentum ini harus kita kelola sebagai exercise untuk membiasakan rakyat hidup normal baru sebagaimana yang sering di tegaskan oleh pemerintah sendiri,” terangnya.

Lebih lanjut, Said menegaskan uapa menekan pertumbuhan covid19 terus diupayakan.  Hasilnyapun cukup memuaskan. Terbukti, hingga akhir Maret 2021 ini, kasus positif covid19 turun kembali pada kisaran 4.000 – 6000 kasus harian.

“Kita patut bersyukur sejak program vaksinasi covid19 dijalankan oleh pemerintah pada Januari 2021 lalu, angka pertumbuhan covid19 menunjukkan tren penurunan,” jelasnya. 

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini berharap segenap elemen bangsa bisa menjaga momentum pemulihan kesehatan rakyat akibat pandemi covid19 terus terjaga kearah yang baik. 

“Namun kaca mata kita tidak boleh hanya kaca mata kuda, hanya menimbang pemulihan kesehatan rakyat sebagai satu satunya dasar pengambilan kebijakan,” tuturnya. 

Sebab, kebijakan publik yang baik adalah menimbang banyak aspek dan memenangkan banyak aspek, utamanya pemulihan ekonomi nasional. 

“Saya tidak sedang mempertentangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi rakyat. Keduanya adalah hal penting,” pungkasnya.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini