Gawat! Eks Pejabat dan Anggota Kerajaan Ditangkap-tangkapi, Yordania Diancam Kudeta Besar

Gawat! Eks Pejabat dan Anggota Kerajaan Ditangkap-tangkapi, Yordania Diancam Kudeta Besar Kredit Foto: AFP/Jordanian Royal Palace

Otoritas keamanan Yordania dilaporkan telah menangkap sejumlah mantan pejabat dan anggota kerajaan, karena diduga hendak melalukan kudeta. Militer Yordania juga dilaporkan telah mengeluarkan peringatan kepada saudara tiri Raja Abdullah II, Pangeran Hamza bin Hussein.

The Washington Post melaporkan, pihak berwenang Yordania menangkap hampir 20 orang lainnya setelah apa yang oleh para pejabat disebut sebagai "ancaman bagi stabilitas negara".

Baca Juga: 6 Pasien Covid-19 Meninggal Gegara Gangguan Pasokan Oksigen, Menkes Yordania Mundur

Seorang mantan pejabat Amerika Serikat (AS) yang mengetahui kejadian-kejadian di Yordania mengatakan bahwa plot tersebut, yang dia gambarkan sebagai hal yang kredibel dan berbasis luas, tidak melibatkan "kudeta fisik".

Sebaliknya, katanya, mereka yang terlibat berencana untuk mendorong protes yang akan tampak sebagai "pemberontakan populer dengan massa di jalan" dengan dukungan kelompok suku di Yordania.

"Yordania akan menyelidiki apakah ada pihak asing dalam plot tersebut," kata mantan pejabat AS itu, yang berbicara dalam kondisi anonim, seperti dilansir Reuters pada Minggu (4/4/2021).

Sementara itu, panglima militer Yordania, Yusef Huneity mengatakan Hamza, yang merupakan mantan Putra Mahkota Yordania,bukan salah satu orang yang ditangkap.

Namun, Huneity menyebut, pihaknya telah memperingatkan Hamza untuk segera menghentikan menghentikan aktivitas yang menargetkan keamanan dan stabilitas Yordania.

Hamza sendiri dalam sebuah rekaman video, menuturkan bahwa dia sedang dalam tahanan rumah dan telah diberitahu untuk tinggal di rumah, dan tidak diperkenankan menghubungi siapa pun.

Berbicara dalam bahasa Inggris dalam video tersebut, yang disampaikan oleh pengacaranya kepada BBC, Hamza mengatakan bahwa dia bukan bagian dari konspirasi asing dan mengecam sistem yang berkuasa sebagai korup.

"Kesejahteraan (Yordania) ditempatkan di urutan kedua oleh sistem pemerintahan yang telah memutuskan bahwa kepentingan pribadi, kepentingan keuangan, bahwa korupsi lebih penting daripada kehidupan dan martabat serta masa depan sepuluh juta orang yang tinggal di sini," ujarnya.

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terkini