Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Dubes Uni Eropa: Komisi Uni Eropa Tinjau Ulang RED II yang Diskriminasi Sawit

Dubes Uni Eropa: Komisi Uni Eropa Tinjau Ulang RED II yang Diskriminasi Sawit Kredit Foto: Antara/Jojon
Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejak tahun 2019 lalu, Indonesia telah mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa atas pemberlakukan kebijakan Renewable Energy Directive II (RED II) dan Delegated Regulation (DR) yang mendiskriminasi minyak kelapa sawit.

Terkait hal ini, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket menjelaskan bahwa Komisi Uni Eropa sedang meninjau ulang kebijakan RED II dan hasilnya akan dipublikasikan pada bulan Juni 2021 ini. Peninjauan ulang ini dilakukan melalui penelitian ilmiah yang ekstensif untuk komoditas minyak sawit sebagai bagian dari Green Deal.

“Tidak akan ada pelarangan impor minyak sawit atau biofuel. Tidak sekarang, tidak pada 2023 bahkan di 2030,” ujar Piket.

Baca Juga: Tolak Sawit Indonesia, Ini Kerugian yang Didapat Uni Eropa

Perlu diketahui, RED II merupakan bagian dari green deal policy melalui skema Indirect Land Use Change (ILUC) yang mengecualikan minyak sawit karena dianggap berisiko tinggi penyebab deforestasi.

Padahal, penelitian International Union for Conservation of Nature (IUCN) menemukan bahwa kelapa sawit sembilan kali lebih efisien dalam penggunaan lahan dibandingkan komoditas minyak nabati lainnya.

Cut of date yang ditetapkan dalam ILUC yakni pada tahun 2008, dinilai tidak fair karena negara-negara di benua biru tersebut telah terlebih dahulu melakukan deforestasi masif di era revolusi Industri. Penelitian Roser (2012) juga menemukan, deforestasi yang dilakukan di Uni Eropa kemudian Amerika Utara menyebabkan penurunan luas hutan dunia secara signifikan termasuk biodiversity loss di dalamnya. 

Dikatakan Piket, generasi muda di Uni Eropa saat ini sangat sadar lingkungan dan mereka yakin konsep-konsep ekonomi masa lalu tidak lagi bisa diterapkan pada masa sekarang. Strategi pertumbuhan ekonomi harus dirubah dari mengambil menjadi lebih banyak memberi pada bumi, tidak menyebabkan emisi gas rumah kaca.

Suara masyarakat ini menekan parlemen dan pemerintah untuk membuat kebijakan yang sesuai. Beberapa kebijakan seperti Europe Green Deal (Carbon Border Adjustment Mechanism) dan Strategy Farm to Fork merupakan upaya mengurangi emisi karbon, bukan saja di Uni Eropa tetapi juga di seluruh dunia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ellisa Agri Elfadina
Editor: Alfi Dinilhaq

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: