Bakal Diguyur Dana Triliunan Rupiah Sama Pemerintah, Bos SMF Ungkap Rencana Bisnis

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bakal diguyur oleh pemerintah lewat Penyertaan Modal  Negara  (PMN) senilai Rp2,25 triliun. Dana tersebut bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021.

PMN tersebut seluruhnya akan dialokasikan untuk program penurunan beban fiskal Pemerintah melalui kontribusi SMF pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).

Direktur utama SMF, Ananta Wiyogo mengungkaapkan jika angka tersebut, akan di-leverage hingga Rp6,37 triliun melalui penerbitan surat utang, ditambah dana sebesar Rp19,12 triliun yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Pemerintah (PPDPP) untuk membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) program FLPP.

Baca Juga: Banyak Salurkan Pembiayaan ke Sektor Perumahan, SMF Berhasil Kantongi Untung Rp470 Miliar

“Sehingga total dana yang akan digulirkan kurang lebih Rp25 triliun itu untuk memproduksi KPR program FLPP sebanyak 157.500 unit rumah dengan bunga yang ujungnya kepada tiap debitur MBR  (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) adalah fix rated 5% selama 20 tahun,” ucap Ananta, di Jakarta, Senin (5/4/2021). 

Baca Juga: Awal Maret, Realisasi Penyaluran FLPP Baru 1,17%

Lebih lanjut Ananta mengungkapkan bahwa dalam mendorong PEN di sektor perumahan, SMF juga merealisasikan amanat Pemerintah sebagai Wakil Pelaksana Investasi kepada Perum Perumnas yang telah dilakukan tahap pertama di tahun 2020 sebesar Rp200 miliar dari total Rp650 miliar, yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui sinergi, transformasi, dan reposisi peran Perumnas dalam ekosistem perumahan nasional.

SMF pun berencana untuk menjalankan program kreditmikro perumahan yang lebih down to earth kepada masyarakat. Dalam merealisasikan hal tersebut, saat ini SMF tengah menjajaki sinergi dengan para pemangku kepentingan.

Dalam memeperluas model bisnis, SMF juga menjalin kerja sama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT.PII terkait penjajakan potensi penerapan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di sektor perumahan dan permukiman.