Siasat Pemerintah Mempercepat Transformasi Digital di Tengah Pandemi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah menyusun sejumlah strategi untuk mengakselerasi transformasi ekonomi digital melalui empat pilar utama dalam kerangka strategi ekonomi digital yang ditetapkan sesuai prioritas nasional dan berbagai program unggulan pemerintah.

Kerangka tersebut disusun melalui diskusi melibatkan stakeholder terkait guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif dengan optimalisasi di sektor digital.

Baca Juga: Demi Ekonomi Digital, BI Kembangkan Dua Hal ini

“Strategi itu disusun memperhatikan kompleksitas dan keterkaitan berbagai kebijakan antar otoritas serta kebutuhan para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (5/4/2021).

Ia mengatakan bahwa strategi nasional ekonomi digital tersebut ditopang oleh pilar-pilar utama yaitu talenta digital, riset dan inovasi, infrastruktur fisik dan digital serta dukungan kebijakan dan regulasi bertujuan untuk mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif dengan mengoptimalkan potensi ekonomi digital.

“Kerangka Strategi Nasional Ekonomi Digital ini meliputi tiga strategi lintas sektor yaitu mempercepat digitalisasi di sektor bisnis dan industri, menciptakan berbagai macam peluang dalam pengembangan dan konektivitas digital yang dapat dimanfaatkan dengan setara oleh semua pihak serta mendorong koordinasi lintas sektor dan lintas lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah,” tambahnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dukungannya dalam mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional di area kebijakan fiskal, infrastruktur jaringan, dan kesiapan perbankan serta sektor keuangan nasional.

“Transformasi digital tidak mungkin terjadi kalau di sebagian Indonesia masih belum terkoneksi dengan layanan internet. Pada APBN tahun 2021 ini, dialokasikan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp17 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp9 triliun untuk menjangkau seluruh daerah di Indonesia supaya bisa terkoneksi dengan internet,” ucapnya.

Sri Mulyani melanjutkan bahwa alokasi belanja ini ditujukan  agar 9.113 desa yang merupakan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), 93.900 sekolah dan pesantren, 3.700 Puskesmas, 6.000 Polsek dan Koramil, serta 47.900 desa dan kecamatan bisa terhubung dengan jaringan internet.

Menurutnya inti dari transformasi digital yang berkeadilan adalah adanya alokasi belanja di bidang infrastruktur agar konektivitas digital antar daerah bisa dibangun.