Untungnya Kapolri Pendengar yang Baik, Langsung Cabut Larangan Media Beritakan Kekerasan Aparat

Untungnya Kapolri Pendengar yang Baik, Langsung Cabut Larangan Media Beritakan Kekerasan Aparat Kredit Foto: Antara/Galih Pradipta

Seharian kemarin, Polri jadi sasaran kritik banyak orang terkait surat edaran yang dikeluarkan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Poin yang dipermasalahkan soal larangan “media beritakan kekerasan aparat”. Untungnya, Kapolri sekarang gampang diingetin, juga pendengar yang baik, sehingga, poin yang banyak dikritik itu, langsung dicabutnya.

Telegram atau Surat Edaran (SE) itu dikeluarkan Senin (5/4) dengan nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5/2021. SE itu, ditujukan pada Kapolda dan Kabid Humas di lingkungan Polri.

Baca Juga: Akhirnya Kapolri Jenderal Listyo Meminta Maaf...

Ada 11 poin yang tertera dalam SE tersebut. Apa isinya? Pertama, melarang media massa menyiarkan arogansi dan kekerasan. Kemudian diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

Kedua, media dilarang menyiarkan rekaman proses interogasi kepolisian dalam penyidikan terhadap tersangka. Ketiga, tidak boleh menayangkan secara rinci peristiwa rekonstruksi. Keempat, tidak memberitakan secara rinci reka ulang kejahatan dari sumber pejabat kepolisian maupun fakta pengadilan.

Kelima, tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan atau kejahatan seksual. Keenam, menyamarkan wajah identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga para pelaku dan keluarganya. Ketujuh, menyamarkan gambar wajah dan identitas pelaku kemudian korban dan keluarga pelaku kejahatan bagi anak di bawah umur. Kedelapan, melarang media massa menayangkan secara rinci adegan atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku.

Kesembilan, tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang. Kesepuluh, penangkapan pelaku kejahatan tidak melibatkan media massa dan tidak boleh disiarkan secara langsung. Terakhir, tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak.

Sehari dikeluarkan, telegram itu langsung menuai banyak kritik di dunia maya maupun dunia nyata. Ketua Komnas HAM , Choirul Anam mengingatkan, Kapolri tidak bisa mengatur media.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini