Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Konsolidasi di Kaki Merapi, AHY Minta Kader Demokrat Anggap KLB Bahaya Laten yang Bisa Terjadi Lagi

Konsolidasi di Kaki Merapi, AHY Minta Kader Demokrat Anggap KLB Bahaya Laten yang Bisa Terjadi Lagi Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Penolakan Kemenkumham terhadap kubu Moeldoko dinilai sebagai kemenangan kubu AHY dalam kisruh Partai Demokrat . Tetapi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan kader partai berlambang mercy itu tidak larut dalam euforia kemenangan di babak pertama tersebut.

Sebaliknya, AHY mengimbau kader Partai Demokrat segera melanjutkan kerja-kerja politik untuk masyarakat. "Dimulai dr Yogyakarta, saya kembali berkonsolidasi dgn para kader & pengurus @PDemokrat. Sambil berkemah di kaki gunung Merapi, saya terus mengingatkan para kader agar jgn larut dlm euforia, ttp waspada & segera melanjutkan kerja2 politik untuk masyarakat," cuit AHY dikutip dari lini masa Twitter @AgusYudhoyono, Rabu (7/4/2021).

Baca Juga: Keok di Kemenkumham, Demokrat Kubu Moeldoko Optimis Menang Di Peradilan

Cuitan AHY itu pun mendapat 528 likes, 4 tweet kutipan dan 101 retweet. Beragam tanggapan dari para pengguna Twitter lainnya.

"Tidak cukup hanya konsolidasi internal tapi juga harus berkoalisi dg rakyat dan ulama klo mau didukung utk melawan kezhaliman," cuit seorang Warganet @Wiwin_Dilevo.

Dalam video yang ditautkan, AHY yang disapa sebagai Mas Ketum, mengingatkan para kader Partai Demokrat Yogyakarta bahwa peristiwa seperti KLB Deliserdang yang disebutnya ilegal bisa terjadi lagi. Karena itu, kader harus menganggap KLB sebagai bahaya laten.

"Dalam politik pertarungan tidak pernah selesai. Bisa saja ini terjadi lagi, bisa tahun besok sampai tahun 2024. Karena itu anggap saja sebagai laten. Kita harus bisa menyiapkan langkah antisipasi," ujar AHY di kaki Gunung Merapi.

Sekadar diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pada Rabu 31 Maret 2021 telah mengumumkan menolak mengesahkan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umumnya. Alasanny dokumen yang dibawa kubu Moeldoko tidak memenuh syarat.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Alfi Dinilhaq

Bagikan Artikel: