Bikin Miris, Pengusaha Ritel Kesulitan Akses Kredit di Tengah Pandemi

Warta Ekonomi, Nusa Dua, Bali -

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengeluhkan banyak anggotanya yang kesulitan mengakses kredit perbankan untuk tetap bertahan dan beroperasi di tengah Pandemi Covid-19. Padahal sektor riil merupakan sektor pendukung konsumsi Rumah Tangga yang berkontribusi besar terhadap PDB.

Ketua Aprindo Roy Mande mengatakan, akibat pandemi, sudah ada 90 toko yang tutup termasuk supermarket, departemen store dan tenant selama tiga bulan terakhir di awal tahun.

"Tapi kami sulit akses ke perbankan. siang ini saja komunikasi dengan OJK belum ada juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis). Padahal ini katanya perlindungan pemerintah, terus kenapa harus ada juklak juknisnya? Industri banyak yang sakit termasuk kami," ujarnya dalam acara Sarasehan Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Temu Stakeholder di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/4/2021).

Sementara itu, lanjut dia, dana di perbankan sangat berlimpah karena adanya stimulus dari pemerintah dan terus meningkatnya dana pihak ketiga (DPK).Baca Juga: Pulihkan Ekonomi, BI Minta Perbankan Salurkan Kredit ke Sektor Prioritas

Untuk diketahui, sejak tahun 2020, Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp776,87 triliun, yang terdiri dari Rp726,57 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp50,29 triliun pada tahun 2021 (per 16 Maret 2021).

Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk PMN kepada BUMN mendorong Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh double digit sebesar 10,11% yoy di Februari 2021, terutama didorong oleh pertumbuhan giro yang signifikan sebesar 19,98% yoy. Namun sayangnya pada Februari 2021 kredit perbankan terkontraksi sebesar -2,15% yoy.

"Dan ini gimana relaksasinya untuk tetap bertahan dan beroperasional sebagai sektor kedua yang harus tetap buka selain Rumah Sakit?," ungkapnya.

Menurut Roy, pihaknya juga butuh vaksinasi keuangan selain vaksinasi Covid-19 karena tanpa itu banyak toko yang notabene UMKM tidak bisa beroperasi dan berdagang.

"Kita punya 7 juta UMKM yang dagang di ritel seluruh Indonesia tapi UMKM Nggak bisa dagang karena toko tutup mereka. Nggak bisa dagang kemana produktifitasnya. Mereka dikasih bahan produksi untuk bisa berdagang dan sektor hilirnya nggak dijaga maka kami sangat prihatain," ucapnya.