Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Joko Widodo, masih tetap menjadi perhatian. Apalagi setelah DPR menyetujui keinginan Presiden untuk menggabungkan Kemendikbud dan Kemenristek serta pembentukan Kementerian Investasi.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di sela-sela acara Gowes Bareng PDIP kemarin, memastikan, bahwa reshuffle kabinet sepenuhnya adalah hak Presiden Jokowi. Walau partai tersebut adalah pendukung utama pemerintahan saat ini.
"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah Presiden," ujar Hasto, Minggu 11 April 2021.
Baca Juga: SBY Diam-diam Daftarkan Demokrat, Moeldoko Cs Teriak Kencang: Perampok!
Baca Juga: Gerombolan Moeldoko Tuding AHY Cs Tutup-tutupi Borok Demokrat di Balik KLB Abal-abal
Bagaimana kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024, menurutnya menjadi hak Presiden Jokowi untuk menilainya. Apakah kemudian ke depannya ada perombakan lagi atau tidak, Hasto mengatakan partainya patuh.
"Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari Presiden. Itu sikap dari partai," katanya.
Menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketum Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu, Hasto mengatakan itu pertemuan rutin. Keduanya berdialog tentang bangsa dan negara dan berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis.
"Tetapi sekali lagi terkait dengan reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif dari presiden," tutur Hasto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
