Fadli Zon 'Goreng' Isu Pelni, Langsung Dikepret Sang Komisaris: Anda Siapa Mau Ngatur-ngatur

Warta Ekonomi -

Polemik pengajian Ramadhan di Pelayaran Nasional Indonesia (PT Pelni) sempat bikin heboh publik. Tuduhan radikalisme terkait pengajian yang sempat dilontarkan Komisaris Independen Pelni, Kristia 'Dede' Budhyarto disorot.

Demikian jadi pembahasan dalam program diskusi Catatan Demokrasi tvOne dengan tema 'Stempel Radikal, Ulama Dicekal'. Diskusi ini menghadirkan Anggota DPR Fadli Zon, Ketua bidang dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustaz Cholil Nafis, Komisaris Pelindo I Irma Suryani, dan Prof Hamka Haq.

Sesi diskusi terjadi perdebatan sengit antara Fadli dengan Irma Suryani. Sebelum debat, Fadli memaparkan pandangannya terkait islamophobia yang salah satu contohnya polemik pengajian Ramadhan di Pelni.

Baca Juga: Fadli Zon: Sudah Banyak Contoh kerumunan tapi Hanya Habib Rizieq...

Baca Juga: Buka-bukaan Alasan SBY Daftarkan Logo Demokrat, Orangnya AHY Ancam Somasi Gerombolan Moeldoko

Dia pun menyinggung fenomena gunung es tentang kesalahpahaman yang masif soal istilah radikal yang dikaitkan dengan intoleran dan sebagainya. 

"Apanya yang radikal, ajaran yang radikal, pemahaman yang radikal, panitianya radikal, atau misalnya ulama yang radikal. Jadi, ini saya katakan ini bagian dari sebuah fenomena yang menurut saya ada phobia terhadap Islam. Islamophobia. Islamophobia ini sangat berbahaya. Ini sebuah penyakit juga," ujar Fadli dalam Youtube tvOne yang dikutip pada Rabu, 14 April 2021.

Dia menyindir Pelni mestinya mengurus isu pelayaran.

Namun, mencuat justru bukan karena prestasinya melainkan menyangkut pengajian Ramadhan. 

Ia heran alasan Dede Budhyarto yang menyebut pengajian itu belum mendapat izin dari direksi. Menurutnya, BUMN jangan merekrut buzzer tapi seharusnya mengambil orang ahli sesuai bidangnya.

"Sayang sekali sebuah BUMN yang dikenal menjadi sebuah objek pembicaraan bukan karena prestasinya. Tapi, karena ada komisaris independen mengatakan yang saya kira menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat yang tidak perlu. Dan, justru akan merugikan Pelni sendiri," tutur politikus Gerindra tersebut.