Didakwa Terima Puluhan Miliar, Edhy Prabowo Yakin Dirinya Tak Bersalah Makanya Tak Ajukan Eksepsi

Didakwa Terima Puluhan Miliar, Edhy Prabowo Yakin Dirinya Tak Bersalah Makanya Tak Ajukan Eksepsi Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo didakwa menerima 77 ribu dolar AS atau setara Rp1,1 miliar dan Rp24,6 miliar.

Uang itu terkait pemulusan proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP) dan perusahaan-perusahaan eksportir lain. 

Baca Juga: Kasus Korupsi Edhy Prabowo, KPK Sita Rp3 Miliar dari Eks Caleg Gerindra

Usai mendengar dakwaan penuntut umum KPK, Edhy mengaku tidak bersalah. Meski begitu, dia menyatakan siap menjalani proses hukum yang menjeratnya.

"Saya dari awal ketika masuk sini saya tidak bersalah, cuma saya bertanggung jawab atas yang terjadi kementerian saya, saya tidak akan lari dari tanggung jawab saya," ujar Edhy, yang dihadirkan secara daring di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/4).

Dia berharap, Majelis Hakim nantinya dapat mengambil keputusan yang terbaik. "Sudah dibacakan, sudah didakwakan, sudah saya dengar, tinggal mohon doanya. Saya tinggal menghadapinya di persidangan nanti, saya berharap di pembuktianlah semua akan diambil keputusan yang terbaik," tandasnya.

Senada, kuasa hukum Edhy Prabowo, Soesilo Aribowo juga menyatakan, kliennya akan membuktikan dirinya tidak bersalah dalam agenda pemeriksaan saksi.

"Tadi baru pembacaan dakwaan. Nanti kita lihat di dalam pembuktian apakah benar itu terjadi demikian," ucap Soesilo usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4).

Merespon dakwaan jaksa, Edhy dan tim kuasa hukum tak mengajukan nota keberatan (eksepsi). Edhy memilih membuktikan tuduhan jaksa saat pembuktian.

"Saya kira teman-teman di penuntut umum sudah profesional dalam membuat teknis formal dakwaan, sehingga kami memandang dalam perkara ini tidak perlu diajukan keberatan atau eksepsi," tandasnya. 

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini