Reshuffle Kabinet, Jokowi Miliki 2 Kriteria: Kontroversial dan Bikin Gaduh, Akankah Moeldoko Lolos?

Reshuffle Kabinet, Jokowi Miliki 2 Kriteria: Kontroversial dan Bikin Gaduh, Akankah Moeldoko Lolos? Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A

Isu reshuffle kedua dalam Kabinet Indonesia Maju kembali mengemuka. Nama Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga menjadi sorotan, apakah sosok yang sempat membuat Partai Demokrat gaduh itu akan dikocok ulang atau tidak.

Analis Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio menjelaskan, Presiden Jokowi biasanya memiliki dua kriteria dalam melakukan kocok ulang kabinet. Yakni, kontroversial dan yang membuat gaduh.

Baca Juga: Moeldoko Nggak Main-main untuk Urusan Ini, Sampaikan Titah Presiden: Perlindungan Warga Adalah...

"Kalau Pak Moeldoko biasanya Pak Jokowi selain kinerja, kriterianya dua. Yang pertama, kontroversial dan yang kedua bikin gaduh," kata pria yang akrab disapa Hensat ini saat dihubungi, Jumat (16/4/2021).

Namun, Hensat melihat ada satu lagi kriteria yakni, hal yang terkait dengan Pemilu 2024. Maka satu hal yang bisa dilihat yaitu dukungan Jokowi kepada menteri-menteri yang bersemangat untuk mencalonkan diri dalam Pilpres.

Karena Jokowi akan selesai di 2024, Jokowi ingin ada legacy dari kepemimpinannya yang diwariskan atau diteruskan oleh para menterinya.

"Nah, kalau Pak Jokowi senang sama menteri yang mau nyapres ini, itu dipertahankan sama dia. Kalau dia enggak suka sama menteri yang mau nyapres ini atau pejabat setingkat menteri pasti diganti," terangnya.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif KedaKOPI ini menilai, nama Moeldoko yang santer diberitakan menjadi penyebab kisruh Partai Demokrat ini bisa diinterpretasikan lewat kebijakan yang akan dibuat Jokowi terkait reshuffle.

"Tapi kalau Pak Moeldoko sih, kita lihat aja, Pak Jokowi juga pertaruhan besar tuh kalau enggak diganti, artinya masyarakat akan melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Moeldoko kemarin memang direstui oleh Pak Jokowi," ungkap Hensat.

Faktanya, perbandingan antara jumlah penduduk di Indonesia dengan bahan bacaan belum seimbang. Dari 90 orang, akses bacaan yang tersedia hanya satu buku. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Lihat Sumber Artikel di SINDOnews Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan SINDOnews. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab SINDOnews.

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini