Tak Punya Kuasa Kebijakan Cuma Boroskan Anggaran, Posisi Wamen Harus Dibubarkan

Tak Punya Kuasa Kebijakan Cuma Boroskan Anggaran, Posisi Wamen Harus Dibubarkan Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay

DPP JAMAN Papua meminta Presiden Jokowi untuk melakukan perampingan kabinet, karena saat ini terlalu gemuk dan sering terjadi tumpang tindih. JAMAN menilai Omnibuslaw yang misinya merampingkan peraturan seharusnya dibarengi dengan perampingan  birokrasi.

"Kepemimpinan di tingkat pusat yang dipentingkan adalah kualitas bukan kuantitas. Seperti Wakil Menteri yang tidak berfungsi diberhentikan saja. Kinerja Wakil Menteri hanya pencitraan di media dan tidak punya kuasa akan kebijakan di kementriannya perlu dievaluasi," kata Wasekjen JAMAN, Jemi Kudiai kepada Warta Ekonomi.

Dia menambahkan posisi Wakil Menteri sama sekali tidak punya kuasa penuh atas kebijakan di Kementriannya, tetapi memiliki fasilitas yang sama dengan menteri. Tentu ini sangat membebani anggaran kementerian.

"Para pejabat di Kabinet  Jokowi harus mencontohkan penghematan," tandasnya.

Jemi menilai dalam struktur organisasi dan tata kerja di setiap kementerian, posisi sentral internal diatur oleh sekjen kementerian. Sedangkan kuasa anggaran dan kebijakan dikendalikan oleh menteri yang dibantu para staff.

"Kalau ada Wamen malah menjadi rancu," pungkasnya.

"Semakin ramping tentu semakin leluasa pemerintah bergerak, tidak terbelenggu oleh ego sektoral. Problem bernegara ini sulit selesai karena terlalu banyak aktor  yang membuat palang pintu," tambahnya. 

Dia mengingatkan akibat COVID 19 APBN tahun ini sangat berdarah darah, ia meminta perombakan kabinet kali ini harus disertai perampingan  kelembagaan dan kementerian.

"Pemerintahan Jokowi perlu efisiensi dan Efektifitas anggaran," terangnya.

Faktanya, Kemenkominfo mencatat ada sekitar 1.387 hoaks yang beredar di tengah pandemi Covid-19 selama periode Maret 2020 hingga Januari 2021. Berantas hoaks dengan #BacaSampaiTuntas

Video Pilihan

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini