Putus Penyebaran Covid-19, DPR Ajak Masyarakat Patuhi Larangan Mudik

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menegaskan, kasus Covid-19 mendekati level tertinggi pada tahun 2021.

“Beberapa negara mengalami kenaikan signifikan, di antaranya Brazil, India dan Papua Nugini. Sementara itu, Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka penyebaran, dan meningkatkan angka kesembuhan. Jangan sampai, kerja keras pemerintah untuk mengakhiri pandemi, kita abaikan,” tegas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Azis mengatakan, masyarakat harus belajar dari pengalaman data libur Idul Fitri pada tahun 2020. Tahun lalu, kasus positif Covid-19 mengalami kenaikan sebanyak 33 persen, dan angka kematian sebesar 66 persen.

“Pemerintah perlu menjaga penurunan kasus pandemi Covid-19 agar tidak kembali meningkat. Mari bersama seluruh lapisan masyarakat berikhtiar memutus mata rantai penularan Covid-19, sehingga dapat mewujudkan Indonesia sehat, ekonomi bangkit, dan masyarakat sejahtera,” ajaknya.

Anggota Komisi IX DPR Darul Siska menambahkan, Pemerintah Daerah wajib mendukung keputusan pemerintah pusat melarang masyarakat mudik. Berbagai cara bisa dilakukan agar daerahnya aman dari kedatangan virus.

“Pemda bisa menugaskan atau minta bantuan RT/RW untuk memantau orang yang datang di wilayahnya dan minta menunjukkan hasil test PCR atau swab antigen,” ujar Darul dalam keterangannya, kemarin.

Selain itu, menurut Darul, Pemda bisa membentuk satuan tugas yang kerjanya mencegah orang masuk wilayahnya. “Kecuali bisa menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan negatif Covid-19,” katanya.

Darul juga berpendapat, perlu koordinasi yang baik antarpemerintah pusat dan Pemda yang mengawasi pelaksanaan peraturan larangan mudik.

Pemda yang tidak menegakkan Surat Edaran Satgas Covid19 patut dikenai sanksi. “Agar semua bertanggung jawab mencegah penularan Covid-19,” tegasnya.