Waduh! Menkominfo Diminta Audit XL Axiata, Ada Apa Nih?

Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, mendesak Menteri Komunikasi dan dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, untuk segera melakukan audit terhadap PT XL Axiata Tbk atas komitmennya dalam mendukung program pemerintah terkait percepatan perluasan akses dan peningkatan infastruktur digital. Audit tersebut penting dilakukan karena menurut Arief pihak XL Axiata sejauh ini belum juga melakukan pembangunan infrastruktur sebagaimana telah diperintahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, secara langsung. “Mereka (XL Axiata) belum melakukan pembangunan, terutama di daerah Indonesia timur. Padahal itu sudah menjadi bagian dari komitmen perusahaan operator seluler terhadap pemerintah, yaitu mendukung percepatan perluasan akses dan peningkatan infastruktur digital di Indonesia,” ujar Arief, di Jakarta, Selasa (20/4).

Menurut Arief, berbagai alasan kerap dijadikan dalih kalangan operator agar bisa menghindar dari pemenuhan komitmen pembangunan tersebut. Padahal saat mendapatkan izin penyelenggaraan jaringan bergerak selular secara nasional, seluruh perusahaan operator disebut Arief telah berjanji untuk membangun infrastruktur telekomunikasi selular di seluruh daerah, termasuk di daerah yang non-komersial. “Tapi dalam perkembangannya berbagai berbagai alasan kerap mereka pakai. Dulu isu tidak adanya backbone juga dipakai untuk menghindari komitmen pembangunan," tutur Arief.

Dengan kini telah tersedianya Palapa Ring Paket Timur, Tengah, dan Barat, dalam pandangan Arief, seharusnya tidak ada alasan lagi bagi operator telekomunikasi untuk tidak membangun di 3.435 desa tersebut. Terlebih saat pandemic COVID19 saat ini, dibutuhkan jaringan telekomunikasi secara online yang kuat dan terjamin untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. "Semua desa itu perlu tersambung dengan telekomunikasi. Karena itu Menkominfo seharusnya segera melakukan audit terhadap komitmen pembangunan XL axiata yang hanya membangun di daerah yg menguntungkan secara business, dan tidak mau (membangun) di daerah non-komersil,” papar Arief.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengingatkan jajaran menterinya untuk segera mempercepat perluasan akses dan peningkatan infastruktur digital. Jokowi mengaku telah memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk mempercepat penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan dan titik-titik layanan publik. "Segera lakukan percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan serta di titik-titik layanan publik," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Perencanaan Transformasi Digital beberapa waktu lalu.

Namun sejauh ini, dalam pandangan Arief, mandate dan perintah langsung dari Presiden Joko Widodo tersebut belum juga terealisasi. Hal itu diklaim Arief dapat terjadi lantaran Menkominfo tidak memiliki nyali yang cukup untuk menegur operator seluler yang tidak membangun infrastrukturnya untuk mendukung program Jokowi tersebut. “Makanya harus ditegur. Diaudit. Jika audit sudah dilakukan dan (XL Axiata) terbukti melanggar ketentuan bisnis seluler, maka Menkominfo harus segera mencabut ijin (bisnis untuk XL axiata),” tegas Arief.