Kredit Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Presiden Joko Widodo akan membentuk Kementerian Investasi dalam perombakan kabinet yang dikabarkan akan dilakukan tidak lama lagi. DPR RI juga telah menyetujui pembentukan Kementerian Investasi sebagai lembaga baru hasil pengembangan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Teka-teka siapa yang akan menjadi menteri investasi terus mengemuka. Sejumlah nama disebut, mulai dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, politisi NasDem Rapsel Ali, dan Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) Witjaksono.
Anggota Komisi VI DPR RI yang membidang investasi, Mufti Anam, mengatakan, pembentukan lembaga baru Kementerian Investasi patut didukung sebagai upaya mengakselerasi pertumbuhan sektor investasi yang terjaga cukup baik di masa pandemi COVID-19.
Baca Juga: Ahok Belum Kelasnya Pimpin Kementerian Investasi, Cocoknya Gantikan Nadiem Makarim
”Pandemi ibarat jeda sejenak, negara mana yang kemudian berlari lebih cepat dalam menggerakkan ekonomi melalui investasi, itu pemenangnya,” ujar Mufti, Rabu (21/4/2021).
Terkait siapa nama yang layak sebagai menteri investasi, politisi PDIP tersebut menegaskan, hal itu wewenang penuh Presiden Jokowi. Namun, Mufti menyebut ada sejumlah kriteria yang bisa dijadikan pertimbangan oleh presiden.
”Kalau soal nama, itu hak presiden. Tapi saya yakin presiden memilih sosok yang memang punya kriteria tertentu. Pertama, kompeten di sektor pengembangan investasi. Kedua, punya track record, terbukti bisa bekerja dan mau turun ke lapangan menyelesaikan masalah. Ketiga, mampu bekerja cepat karena kita memang butuh banyak percepatan agar investasi bisa terus tumbuh membuka lapangan kerja,” jelas politisi muda itu.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
