CDP Ungkap Kendala Pengembangan Bahan Bakar Nabati

CDP Ungkap Kendala Pengembangan Bahan Bakar Nabati Kredit Foto: Boyke P. Siregar

Untuk mengurangi emisi karbon dan impor bahan bakar fosil, pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi bahan bakar nabati, terutama bahan bakar nabati berbasis minyak sawit.

Akan tetapi, alternatif bahan bakar hijau itu menghadapi tantangan berkurangnya luasan hutan di Indonesia. Sebagai komoditas perkebunan, sawit berperan sangat penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, jika biodiesel berbasis sawit dicanangkan untuk menggantikan konsumsi energi bahan bakar fosil, aspek kelestarian menjadi fokus utamanya.

Baca Juga: Energi Terbarukan Berbasis Sawit Jadi Fokus EBT dari BRIN

Berdasarkan laporan terbaru dari CDP, organisasi nirlaba internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup, dalam telaah kebijakan bahan bakar nabati (biofuel) ditemukan bahwa kebijakan biofuel yang ada saat ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap hutan di Indonesia.

Direktur CDP untuk Hong Kong, Asia Tenggara, Australia & Selandia Baru, Pratima Divgi, mengatakan bahwa dengan lemahnya kewajiban sertifikasi, adanya subsidi untuk biofuel serta dorongan yang agresif untuk meningkatkan produksi minyak sawit, justru akan menyebabkan para produsen minyak sawit untuk mempertahankan sistem bisnisnya seperti biasa.

Daripada menginvestasikan pada inovasi untuk meningkatkan produksi yang lebih berkelanjutan, seperti meningkatkan produktivitas lahan. "Risiko-risiko lingkungan yang muncul akibat kerangka peraturan ini membuat perluasan bahan bakar nabati berjalan melenceng dari target yang telah ditetapkan pemerintah," kata Pratima.

Padahal, target tersebut bertujuan untuk mengurangi deforestasi dan emisi, sesuai dengan Perjanjian Paris. Sekitar 80% dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang ada dalam rantai pasok biodiesel berasal dari perkebunan. Dengan demikian, sejumlah besar GRK yang dikeluarkan tersebut berpotensi melampaui perkiraan penghematan emisi mana pun.

"Kecuali jika biodiesel didapatkan dari sumber-sumber yang bebas deforestasi, maka status 'bahan bakar hijau' yang diklaim adalah hal yang menyesatkan," tambahnya.

Agar bahan bakar nabati Indonesia dapat menjadi lestari dan dikategorikan sebagai sumber energi terbarukan, produksinya membutuhkan kebijakan-kebijakan yang logis dan konsisten dari sektor-sektor pemerintahan disertai penerapan perlindungan hutan yang ketat di dalam rantai pasok bahan mentah.

Keterbukaan terkait dengan aspek-aspek lingkungan dalam produksi biodiesel adalah salah satu dari beberapa tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai rantai pasok biodiesel yang bebas deforestasi. "Untuk menyeimbangkan kesehatan fiskal dan lingkungan hidup di Indonesia, produksi dan konsumsi biodiesel haruslah berkelanjutan," tegasnya.

Penerapan transparansi yang kuat untuk melacak dan memastikan sumber, produksi dan konsumsi biodiesel yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas agar dapat sejalan serta mendukung ambisi kebijakan yang ada.

Berita Terkait

HerStory

Terpopuler

Terkini